Sri Mulyani: Penerimaan dari Freeport Harus Lebih Tinggi

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan) berjabat tangan dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri) seusai rapat paripurna ke-30 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018. Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan RAPBN 2019 dan RKP 2019 oleh Banggar DPR. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan) berjabat tangan dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri) seusai rapat paripurna ke-30 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018. Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan RAPBN 2019 dan RKP 2019 oleh Banggar DPR. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah sedang menggodok aturan tentang stabilitas investasi Freeport. Pembahasan aturan dilakukan setelah PT Inalum yang mewakili pemerintah, Freeport McMoran dan Rio Tinto meneken Head of Agreement (HoA) pada pekan lalu.

    Baca: Dorong Penerimaan Negara, Ini Cara Sri Mulyani Genjot Rasio Pajak

    Sri Mulyani menyatakan dalam aturan yang sedang digodok, dibahas tentang kewajiban penerimaan negara yang berasal dari Freeport. "Komponennya sudah dibahas antara pemerintah dan Freeport, pemerintah harus mendapat penerimaan negara lebih tinggi," ujarnya di Gedung DPR, Selasa, 17 Juli 2018.

    "Komponennya sudah dibahas pemerintah dan Freeport, dibandingkan dengan contract of work yang sebelumnya, tapi karena mandat yang disampaikan UU Minerba 169 yaitu kita harus mendapatkan penerimaan negara lebih tinggi," kata Sri Mulyani.

    Dia melanjutkan, yang dilakukan pemerintah adalah membuat skenario berbagai macam harga tembaga dan emas. "Kami lihat berapa komponen yang berasal dari PPh, dari bagi hasil, dari pendapatan atau iuran pendapatan yang dibagi antara pusat dan daerah, kemudian ada PBB, PPN, dan ada pajak yang dipungut oleh daerah," ujar Sri Mulyani.

    Menurut Sri Mulyani total keseluruhan pendapatan negara ini, kemudian dikonstrukikan dan dilihat berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti PPh 25 persen, lebih rendah dari yang sebelumnya 35 persen. Dengan demikian, pemerintah mendapatkan gambaran penerimaan negara harus lebih besar dari yang diperoleh dari contract of work.

    Selain soal pajak, menurut Sri Mulyani, pemerintah juga membahas empat poin lainnya yaitu divestasi, pembangunan smelter dalam waktu lima tahun, perjanjian stabilitas penerimaan dan investasi serta perpanjangan operasi. "Empat inilah yang akan kami selesaikan sekarang dengan adanya HoA kemarin," kata Sri Mulyani.

    Pada 12 Juli 2018, Freeport McMoran menyepakati pelepasan 51 persen saham anak usahanya, PT Freeport Indonesia kepada Inalum. Induk usaha pertambangan pelat merah itu akan menyelesaikan transaksi pembelian pada dua bulan ke depan.

    Baca: Kemiskinan 9,82 Persen, Sri Mulyani: First Time in History

    Direktur Utama PT Inalum Budi Gunawan Sadikin mengatakan nilai transaksi itu sebesar US$ 3,85 miliar. Inalum akan menggelontorkan US$ 3,5 miliar untuk membeli 40 persen hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.