TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang bungah akan pencapaian tingkat kemiskinan per Maret 2018 mencapai single digit ditanggapi beragam oleh publik. Pasalnya, pencapaian tersebut dinilai tak serupa dengan kondisi riil di lapangan.
Baca: Kemiskinan 9,82 Persen, Sri Mulyani: First Time in History
Salah satunya disampaikan oleh ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira. Ia mengatakan, bahwa penurunan tingkat kemiskinan yang disebut-sebut sebagai prestasi adalah semu.
"Tingkat kemiskinan yang menurun juga didorong oleh program beras sejahtera serta bantuan pangan nontunai telah berhasil didistribusikan tepat waktu," kata Bhima kepada Tempo, Selasa, 17 Juli 2018. Selain itu, bantuan sosial tunai pemerintah naik 87,6 persen pada triwulan pertama tahun ini.
Baca: Dorong Penerimaan Negara, Ini Cara Sri Mulyani Genjot Rasio Pajak
Selain itu, kata Bhima, ada faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan adalah survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilakukan saat masa panen raya. Apalagi, sebagian besar penduduk miskin banyak bekerja di sektor pertanian.
Oleh karena itu, Bhima menilai sangat wajar jika jumlah penduduk miskin terlihat turun. Sebab, saat panen raya pendapatan petani atau pekerja di sektor pertanian tentu ikut naik.
Lebih jauh Bhima mengatakan tingkat ketimpangan yang turun juga perlu ditelusuri penyebabnya. Sebab, penurunan itu karena porsi pengeluaran penduduk 20 persen teratas berkurang dari 46,40 persen menjadi 46,09 persen. "Ini diduga orang kaya Indonesia menahan belanja mereka, karena khawatir akan ketidakpastian kondisi makro ekonomi," ucapnya.
Sementara itu, porsi kelompok 40 persen dengan pengeluaran terbawah naik dari 17,12 persen ke 17,29 persen dalam satu tahun terakhir. Bhima berujar bahwa pengeluaran kelas bawah didorong bantuan sosial dan beras sejahtera yang jumlahnya naik signfikan. Artinya, ketimpangan yang seolah olah turun sebenarnya adalah semu.
Baca juga Serial Bisnis Anak Milenial: Jawara Digital Marketing Dewa Eka Prayoga yang Melawan Kemustahilan
Tak sedikit netizen yang mempertanyakan garis kemiskinan yang digunakan sebagai dasar survei BPS. Pada Maret 2018, BPS menggunakan standar garis kemiskinan Rp 401.220 per bulan atau naik 3,63 persen dibanding pada September 2017 sebesar Rp 387.160.
Adapun pada Maret 2017, standar garis kemiskinan yang digunakan adalah sebesar Rp 374.478 per bulan. BPS mencatat inflasi umum pada periode September 2017 – Maret 2018 sebesar 1,92 persen.
Salah satu netizen dengan akun Twitter @AisyahMutahar mempertanyakan perubahan garis kemiskinan sebagai dasar BPS menghitung tingkat kemiskinan. "Kemiskinan menurun karena pendapatan mnimal rakyat di ubah menjadi 400 rb. Artinya rakyat dengan pendapatan di atas Rp 400 ribu gak disebut miskin," ujarnya Senin malam, 16 Juli 2018. "Sekarang kalian pikir, uang Rp 400 ribu sebulan bisa untuk apa? Untuk bayar listrik, air dan gas aja sudah habis. Trus rakyat makan pake apa?"
Ada juga netizen lainnya dengan akun Twitter @Fauzismail24 yang mempertanyakan data BPS tersebut. "Tapi gua penasaran, apa emang dari dulu garis kemiskinan serendah itu? Berarti Indonesia terlihat kaya di atas selembar data?" Cuitannya itu disampaikan pada Senin sore, 16 Juli 2018.
Berdasar data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan penduduk Indonesia per Maret 2018 sebesar 9,82 persen, terendah sejak era krisis moneter (krismon) pada 1998. Pada 1998, tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 24,2 persen. Mengonfirmasi data BPS ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menekankan, pemerintah akan terus memperkuat ekonomi keluarga tidak mampu melalui beragam program bantuan sosial.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan turut senang dengan penurunan tingkat kemiskinan per Maret 2018 yang mencapai 9,82 persen. Menurut dia, penurunan tingkat kemiskinan yang di bawah 10 persen merupakan catatan sejarah bagi Indonesia. "The first time in the history of Indonesia, tingkat kemiskinannya di bawah 10 persen," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin kemarin.
