Dody Budi Waluyo Deputi Gubernur BI, Ini Harapan Dirut BNI

Reporter:
Editor:

Anisa Luciana

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur BI terpilih Perry Warjiyo (kiri) bersama Deputi Gubernur BI terpilih Dody Budi Waluyo sesaat akan mengikuti rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 3 April 2018. TEMPO/Tony Hartawan

    Gubernur BI terpilih Perry Warjiyo (kiri) bersama Deputi Gubernur BI terpilih Dody Budi Waluyo sesaat akan mengikuti rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 3 April 2018. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Dody Budi Waluyo baru saja resmi dilantik menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2018-2023 setelah mengucapkan sumpah jabatan di depan Mahkamah Agung pada hari ini.

    Menanggapi pelantikan Dody Budi Waluyo sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, di gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu, 18 April 2018, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Achmad Baiquni berharap Dody dapat melanjutkan kebijakan-kebijakan bank sentral yang dinilai sudah cukup baik merespons tekanan global.

    Baca juga: Dilantik Jadi Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo: Semoga Berkah

    Baiquni mengharapkan Bank Indonesia bisa dengan tepat mengantisipasi dampak dari kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve atau The Fed, yang mulai melakukan pengetatan moneter.

    "Harapannya Pak Dody bisa melanjutkan kebijakan yang sebelumnya. Ke depan, masalah suku bunga ini kan cukup serius, ya, khususnya menghadapi kebijakan The Fed. Bagaimana mengantisipasi kenaikan Fed Fund Rate," ujar Baiquni.

    Pengangkatan Dody Budi Waluyo sebagai Deputi Gubernur BI sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 69/P/2018. Dody menggantikan Perry Warjiyo yang habis masa jabatannya.

    Dody Budi Waluyo sebelumnya menjabat Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.