Rabu, 17 Oktober 2018

Tembus Rp 4.000 T, Faisal Basri Ingatkan Bahaya Utang Pemerintah

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri (kiri) saat diskusi rekomendasi penghapusan BBM jenis Premium atau Ron 88, di Jakarta, 27 Desember 2014. ANTARA/Andika Wahyu

    Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri (kiri) saat diskusi rekomendasi penghapusan BBM jenis Premium atau Ron 88, di Jakarta, 27 Desember 2014. ANTARA/Andika Wahyu

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, meyakini pemerintah mampu membayar cicilan utang luar negeri. Namun Faisal mengatakan utang pemerintah itu tetap rawan karena bentuknya sebagian besar adalah obligasi.

    "Sebagian besar utang Indonesia itu dalam bentuk obligasi. Sebanyak 50 persen obligasi itu dipegang asing," katanya di salah satu restoran di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Jumat, 16 Maret 2018.

    Menurut Faisal, banyaknya obligasi yang dipegang asing membuat kedaulatan pemerintah atas ekonominya berkurang. Indonesia disebut akan sangat terpengaruh oleh kondisi keuangan global.

    Faisal mencontohkan, salah satu situasi keuangan global yang baru-baru ini mempengaruhi keuangan Indonesia adalah rencana The Fed menaikkan suku bunga lebih dari tiga kali dalam setahun. "Rupiah goyang, pasar saham goyang, karena kedaulatan makin dipegang pihak luar," ujarnya.

    Baca juga: Luhut Klaim Utang Pemerintah RI Lebih Kecil dari Malaysia

    Lebih lanjut, menurut Faisal, walau pemerintah mampu membayar cicilan utang, hal itu akan mempengaruhi besaran persentase Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayarnya. Faisal mengatakan beban APBN membayar utang negara akan mengorbankan sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan.

    "Uang untuk kesehatan dan pendidikan makin turun. Kalau itu pendidikan dan kesehatan bisa ditunda pembayarannya. Kalau hutang ditunda, bisa kena sanksi," ucapnya.

    Utang pemerintah Indonesia hingga akhir Februari 2018 mencapai Rp 4.035 triliun. Posisi ini naik 13,46 persen dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 3.556 triliun atau 29,24 persen dari produk domestik bruto (PDB).

    Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan utang luar negeri Indonesia masih dalam level aman. Terlebih, menurut Darmin, utang tersebut bukan hal konsumtif, melainkan untuk membangun infrastruktur. Nantinya, dari pembangunan itu akan menggerakkan ekonomi dan dapat membayar utang luar negeri.

    Direktur Strategi dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Schneider Siahaan memastikan negara mampu membayar utang pemerintah itu dengan strategi politik anggaran dan pengelolaan utang yang baik.

    Strategi yang dimaksud Scheneider adalah, jika penerimaan pajak tahun ini diperkirakan mencapai Rp 1.800 triliun dibagi dengan struktur jatuh tempo utang, pemerintah mampu melunasi utang dalam jangka waktu sembilan tahun.

    "Utang rata-rata akan lunas selama sembilan tahun. Jika utang sekitar Rp 4.000 triliun dibagi sembilan tahun, setiap tahun kita bayar Rp 450 triliun," tuturnya.

    Kepercayaan diri pemerintah untuk membayar utang, kata dia, karena rasio PDB masih terjaga pada level aman. Per akhir Januari 2018, PDB tercatat 29,1 persen atau masih di bawah batas 60 persen, yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003.

    M. YUSUF MANURUNG | DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Suap Izin Meikarta

    KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka dugaan kasus suap izin proyek pembangunan Meikarta. Ini sekilas fakta kasus itu.