Luhut Klaim Utang Pemerintah RI Lebih Kecil dari Malaysia

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menjadi keynote speaker dalam acara #2030NOW Social Good Summit 2017 di Plaza Indonesia, 4 Oktober 2017. Tempo/Hendartyo Hanggi

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menjadi keynote speaker dalam acara #2030NOW Social Good Summit 2017 di Plaza Indonesia, 4 Oktober 2017. Tempo/Hendartyo Hanggi

    TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan utang pemerintah Indonesia masih mungkin ditambah lagi. Ia mengklaim utang pemerintah RI lebih kecil dibandingkan Malaysia. 

    Menurut Luhut, Indonesia masih memiliki ruang melakukan pembiayaan infrastruktur melalui utang. Rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto masih relatif rendah dibandingkan negara-negara maju dan berkembang lainnya.

    “Menurut IMF dan OECD, utang negara kita termasuk yang paling rendah. (Ruang untuk berutang) Indonesia masih tersisa lebih dari 30 persen, tapi kita belum perlu. Sementara itu, rasio utang dibandingkan pendapatan pajak juga masih relatif lebih baik dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia,” ujarnya saat memimpin apel Danrem dan Dandim seperti dikutip dari siaran pers Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kamis, 30 November 2017.

    Namun, dia mengingatkan utang yang boleh dilakukan tersebut harus dialokasikan untuk pembangunan yang bersifat produktif. Sehingga utang yang digunakan untuk membangun akan bisa menghasilkan dana untuk membayar utang itu sendiri. “Sampai hari ini, Indonesia sangat bagus dalam hal itu,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Luhut menjelaskan, pemerintah saat ini tengah fokus dalam pembangunan infrastruktur secara nasional guna menurunkan biaya logistik di Indonesia sehingga dapat meningkatkan daya saing ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan kesenjangan. Untuk mencapai hal tersebut, menurut dia, membutuhkan dana yang tidak sedikit dan salah satu caranya melalui angaran dan utang pemerintah.

    Hal ini tercermin dari alokasi anggaran infrastruktur melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara 2018 yang menembus Rp 400 triliun. Meskipun menelan biaya yang tidak sedikit, Luhut mengklaim saat ini hasil dari pembangunan infrastruktur itu sudah mulai terasa dan bermanfaat bagi masyarakat.

    Dalam kesempatan itu, di depan para perwira perserta apel, Luhut juga mengingatkan untuk terus mencermati perkembangan geopolitik global saat ini. Dia menekankan, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar dari teknologi tingkat tinggi yang sedang berkembang. Sehingga, ke depannya keadaan ekonomi masyarakat bisa jauh lebih membaik. “Anda sebagai perwira harus mencermati situasi geopolitik global. Harus yakin Indonesia ekonominya akan membaik,” ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.