42 Kawasan Industri Bakal Dapat Kemudahan Izin Konstruksi

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong dan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis saat memaparkan Realisasi Investasi Triwulan III 2017, di Gedung BKPM, Setiabudi, Jakarta Selatan, 30 Oktober 2017. Yohanes Paskalis Pae Dale

    Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong dan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis saat memaparkan Realisasi Investasi Triwulan III 2017, di Gedung BKPM, Setiabudi, Jakarta Selatan, 30 Oktober 2017. Yohanes Paskalis Pae Dale

    TEMPO.CO, JAKARTA - Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal Tamba Hutapea mengatakan kemudahan perizinan dalam program kemudahan investasi langsung konstruksi (KLIK) makal dikembangkan ke 42 kawasan industri baru. Fasilitas tersebut bakal membuat investor yang sudah mendaftar investasi langsung bisa melakukan konstruksi sambil mengurus perizinan yang dibutuhkan lainnya.

    “Kami lagi memantau 42 kawasan di 10 provinsi dan 23 kabupaten kota,” kata Tamba di kantornya, Selasa 6 Maret 2018. Sejauh ini sejak dikenalkan awal tahun 2016 silam, sudah ada 32 kawasan industri yang mendapat fasilitas KLIK. Adapun realisasinya, klaim Tamba, sudah ada 115 investor yang memanfaatkannya dengan nilai Rp 130,6 triliun dan luas lahan 1.322,9 hektare.

    Simak: BKPM Permudah Investasi di 14 Kawasan Industri Ini 

    Tamba mengatakan setidaknya dari ke-42 kawasan industri tersebut bakal ada 4.500 hektare lahan baru untuk investasi. Berbagai provinsi seperti Sumatra Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara jadi peserta baru yang berminat memiliki kawasan industri. “Memang perlu dukungan kepala daerah untuk bisa memajukan investasi di daerah,” ujarnya.

    Kepala BKPM Thomas Lembong tak menampik lebih mudah mengatur perizinan di kawasan khusus investasi karena juga berada dalam pengawasan pemerintah pusat. Di luar kawasan industri khusus dan kawasan ekonomi khusus, ujarnya, berinvestasi di Tanah Air masih cukup memusingkan bagi investor. “Data dan koordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah banyak yang tidak cocok,” kata Thomas.

    Meski peringkat kemudahan investasi Indonesia (EODB) sudah melesat ke 72 besar, Thomas mengatakan masih banyak yang harus dibenahi. Presiden Joko Widodo, katanya, juga akan memberikan arahan langsung dalam konsolidasi penyelarasan perizinan pusat dan daerah pekan depan. Dia berharap, pembenahan perizinan yang terkesan sedikit lamban, pembangunan infrastruktur, penyediaan tenaga kerja dan upah layak, akan bisa segera menarik minat investor.

    Tahun ini BKPM mengincar ada investasi swasta sebesar Rp 765 triliun. Selain itu, Thomas juga mengupayakan agar laju perlambatan investasi di luar pulau Jawa kembali membaik tahun ini. Tahun lalu, realisasi investasi di luar pulau Jawa melambat 6,6 persen. Selain itu, dalam waktu dekat pemerintah juga mengupayakan perizinan yang keseluruhan prosesnya dilakukan secara digital dan satu pintu minim tatap muka.

    Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sanny Iskandar mengatakan sinkronisasi aturan investasi jadi salah satu poin penting untuk meningkatkan investasi. Menurutnya, banyaknya produk hukum investasi justru membuat semua pihak, termasuk otoritas perizinan bangun industri. Ihwal hak guna bangunan misalnya, ada dua undang-undang yang berlainan tafsir ihwal durasi HGB 50 tahun atau 50 tahun. “Membingungkan, jadi pada takut kena pidana juga,” kata Sanny.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.