Menperin Usulkan PPh E-Commerce 0,5 Persen, Ini Alasannya

Pemerintah Rumuskan Pajak E-Commerce

TEMPO.CO, JAKARTA - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengusulkan pengenaan pajak penghasilan (PPh) untuk pelaku perdagangan elektronik atau e-commerce sebesar 0,5 persen. Menurutnya, angka tersebut dinilai cukup tepat karena industri yang tergabung dalam e-commerce masih terbilang baru dan perlu dukungan dari pemerintah.

“Kami usul yang lebih rendah. Mungkin pemerintah akan settle di 0,5 persen untuk PPh,” ujar Airlangga seperti dikutip dari siaran pers Kementerian Perindustrian, Kamis, 22 Februari 2018.

Airlangga beralasan, pengenaan pajak yang rendah tersebut karena rata-rata penjualan e-commerce hanya sekitar Rp 40 juta per tahun yang masuk dalam skala pendapatan IKM. Selain itu, keuntungan per user juga rendah dengan jumlah US$228 juta.

Namun,  karena nilainya relatif lebih rendah dibandingkan dengan yang offline, hingga saat ini perbedaan pajak itu masih dikaji di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dengan populasi dan produk domestik bruto (PDB) terbesar di Asia Tenggara, Indonesia merupakan pasar potensial bagi sektor ekonomi digital. Bahkan, pemerintah menargetkan Indonesia sebagai pusat ekonomi digital di Asia Tenggara pada 2020.

Jumlah populasi di Indonesia mencapai 264 juta jiwa, dan sekitar 55 persennya merupakan kaum urban yang tinggal di daerah perkotaan yang sudah melek terhadap perangkat-perangkat digital. Adapun penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 133 juta jiwa atau sekitar 50 persen dari total populasi. Sementara pengguna aktif media sosial mencapai 115 juta jiwa atau sekitar 44 persen dari total populasi.

Dengan tarif pajak yang lebih rendah tersebut, Airlangga berharap semakin banyak produk IKM nasional yang bergabung dengan toko online, mengingat produk impor yang beredar di pasar online saat ini masih mendominasi. “Kami ingin barang yang dijual itu produksi dalam negeri, bukan impor. Ini juga bertujuan meningkatkan daya saing Indonesia,” ujarnya.

Ia menambahkan, penggunaan smartphone di Indonesia saat ini sudah mencapai 371 juta atau 141 persen dari total populasi. Dengan keadaan tersebut, Indonesia berpeluang menjadi negara ketiga terbesar di dunia setelah Cina dan Amerika Serikat yang memiliki pendapatan dari bisnis online.

“Dengan iklim seperti itu, perusahaan retail online akan terus bermunculan dan sedikit demi sedikit akan bertransformasi menjadi salah satu sektor penggerak ekonomi nasional,” kata Airlangga.

Berita lain tentang  e-commerce bisa Anda simak di tempo.co.






Mengenal Nadine Gaus, Founder Klamby yang Sempat Jual Mobil untuk Gaji Karyawan

6 jam lalu

Mengenal Nadine Gaus, Founder Klamby yang Sempat Jual Mobil untuk Gaji Karyawan

Nadine berulang kali jatuh bangun dalam menjalankan bisnis Klamby. Dia sempat menjual mobil untuk menggaji 10 karyawannya.


Analis Perkirakan Dolar Menguat dalam Beberapa Bulan Mendatang, karena...

8 jam lalu

Analis Perkirakan Dolar Menguat dalam Beberapa Bulan Mendatang, karena...

Di tengah menguatnya indeks dolar, mata uang rupiah ditutup melemah 75 poin dalam perdagangan Senin sore, 3 Oktober 2022.


Pengguna QRIS Terus Bertambah di Berbagai Pulau, Transaksi Naik Jadi Rp 9,66 Triliun

16 jam lalu

Pengguna QRIS Terus Bertambah di Berbagai Pulau, Transaksi Naik Jadi Rp 9,66 Triliun

Jumlah pengguna dan volume transaksi salah satu sistem pembayaran non tunai QRIS terus meningkat hingga saat ini.


Anies Baswedan Bicara Soal Ketidakadilan di Depan Para Petinggi Pemuda Pancasila

1 hari lalu

Anies Baswedan Bicara Soal Ketidakadilan di Depan Para Petinggi Pemuda Pancasila

Anies Baswedan bicara tentang kebijakan penghapusan pajak PBB agar warganya tak terusir dari Jakarta karena pajak yang tinggi.


Dugaan Retas HP Menko Airlangga, Jubir: Tidak Ada Kiriman File Spyware

3 hari lalu

Dugaan Retas HP Menko Airlangga, Jubir: Tidak Ada Kiriman File Spyware

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Alia Karenina buka suara soal dugaan peretasan terhadap ponsel milik Menteri Airlangga Hartarto.


10 Provinsi Dapat Rp 10 Miliar karena Dinilai Bisa Kendalikan Inflasi

3 hari lalu

10 Provinsi Dapat Rp 10 Miliar karena Dinilai Bisa Kendalikan Inflasi

Airlangga mengungkapkan ada sepuluh provinsi yang mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) karena mampu mengendalikan inflasi.


Partai Golkar Sambut Baik jika Ridwan Kamil ingin Bergabung

4 hari lalu

Partai Golkar Sambut Baik jika Ridwan Kamil ingin Bergabung

Politikus Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan partainya terbuka jika Ridwan Kamil ingin bergabung. Tapi semua tergantung Ridwan Kamil sendiri.


DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

4 hari lalu

DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

Rapat paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang APBN 2023 menjadi undang-undang.


Jokowi Sebut RI Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Global: Bukan Barang Gampang, Tapi...

4 hari lalu

Jokowi Sebut RI Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Global: Bukan Barang Gampang, Tapi...

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai saat ini Indonesia menghadapi tantangan perekonomian global yang cukup sulit.


Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

6 hari lalu

Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

"Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor (aspal) terus," kata Jokowi dalam tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.