Terbitkan 16 Paket Kebijakan, Darmin: Investor Masih Keluhkan Ini

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2018

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2018 "Akselerasi Perdagangan di Era Ekonomi Digital" di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Januari 2018. TEMPO/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan masih ada investor yang mengeluhkan sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Padahal pemerintah sebelumnya berupaya mendorong investasi dengan merilis sedikitnya 16 paket kebijakan untuk memperbaiki iklim usaha dan membenahi regulasi. 

    "Masih banyak hal teknis yang belum disentuh. Justru itu yang paling dirasakan investor belakangan ini," kata Darmin dalam pidatonya pada seminar bertajuk Mendorong Terciptanya Inklusi Keuangan melalui Pemanfaatan Sistem Digital, di Kantor Kementerian Koordinator Keuangan, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2018.

    Baca: Darmin Nasution Sebut Dua Alasan Mengapa Harus Impor Beras

    Menteri Darmin menyatakan pihaknya akan berfokus pada pengembangan kebijakan investasi, ekspor dan soft infrastrukrur (SDM). Ketiga hal itu merupakan fokus kebijakan yang selalu diingatkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. "Sebab, jika kita bertahan hanya mengandalkan demand dalam negeri kita hanya akan berhenti dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5-5,5 persen," katanya.

    Apalagi, kata Darmin, saat ini ekonomi dunia tengah menguat dan terlihat mulai bangkit kembali. Karena itu, Pemerintah harus bisa memanfaatkan momentum tersebut untuk perkembangan ekonomi Indonesia.

    Selain itu, Darmin juga mengatakan, Presiden Jokowi juga meminta untuk mengindentifikasi dan membuka market ekspor baru. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah akan mempercepat penyelesaian perjanjian bilateral dan regional, seperti CEPA dan FTA.

    Darmin melanjutkan, untuk soft infrastruktur pemerintah akan meningkatkan persoalan kapasitas SDM. Serta, secara khusus pemerintah akan memasukan ekonomi digital sebagai salah satu bagian dari pengembangan di dalamnya. "Ada dua area praktis dan pasti akan kita hadapi dan kita harus mampu untuk memasuki dan mengikutinya. Yakni soal inklusi keuangan dan soal e-commerce," kata dia.

    Menurut Darmin, dua hal itu diharapkan bisa membantu untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam ekonomi secara langsung. Serta, pada saat bersamaan, juga mampu meningkatkan kapasitas SDM masyarakat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.