TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, memaparkan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah demi mendorong iklim investasi di Indonesia. Chatib menilai pertemuan yang digelar Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution bersama sejumlah kepala daerah untuk membahas percepatan pelaksanaan berusaha di daerah merupakan langkah tepat.
"Hari Selasa Presiden sama Pak Darmin ketemu sama kepala daerah membahas hambatan regulasi. Saya kira itu langkah yang benar dan harus dilakukan," katanya saat ditemui setelah menjadi pembicara dalam acara Asia Liberty Forum di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Sabtu, 10 Februari 2018.
Baca Juga:
Baca: Masuk Bursa Calon Gubernur BI, Begini Respons Chatib Basri
Chatib berujar pengalamannya selama menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga menyatakan ihwal sulitnya regulasi penanaman modal di Indonesia. Kendati BKPM di tingkat pusat sudah memiliki regulasi yang memungkinkan perizinan dapat diperoleh dengan mudah dan cepat, pada akhirnya keputusan investasi tetap menjadi kewenangan daerah.
Chatib pun mengapresiasi langkah Presiden melakukan deregulasi sejumlah aturan, yang dinilai menghambat iklim investasi di Indonesia. Deregulasi di antaranya telah dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 2 Tahun 2018, Kementerian mencabut dan menggabungkan sepuluh Permen ESDM lama dan satu Keputusan Menteri ihwal standar wajib untuk luminer, pemutus sirkuit arus bolak-balik (MCB), saklar, kipas angin, tusuk kontak dan kotak kontak, ballast elektronik, serta pemutus sirkuit arus sisa (RCCB).
Kendati dilakukan deregulasi, Chatib mengingatkan pentingnya peran daerah dalam pemberian izin itu. Dia menceritakan pengalamannya ketika menjabat Kepala BKPM. Chatib berujar, ketika itu, dia sering mengajak para pemimpin dari daerah yang dinilai ramah terhadap investor untuk road show menemui para pemodal.
"Tapi itu kan sporadis. Kalau Presiden bisa ketemu dan bisa encourage ini kepala daerah, hambatan dari investasinya bisa diatasi," ujar Chatib Basri.
