"

Manufaktur Disebut Kunci Pertumbuhan, Ini Respons Menperin

Seorang mekanik memperbaiki mesin tenun yang rusak di Pabrik Tekstil Perintis, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 28 November 2017. Kebanyakan produksi di pabrik tekstil Perintis ini rutin dikirim ke NTB dan Bali, dimana kebanyakan tenunan berupa kain sarung dan harus dilakukan pengolahan lanjutan. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Seorang mekanik memperbaiki mesin tenun yang rusak di Pabrik Tekstil Perintis, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 28 November 2017. Kebanyakan produksi di pabrik tekstil Perintis ini rutin dikirim ke NTB dan Bali, dimana kebanyakan tenunan berupa kain sarung dan harus dilakukan pengolahan lanjutan. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan sektor industri masih menjadi kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dengan capaian 20,16 persen pada 2017. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri pengolahan nonmigas adalah sebesar 5,14 persen pada  kuartal keempat 2017, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2016, yang mencapai sekitar 3,91 persen.

Dari data tersebut, kontributor terbesar PDB selanjutnya adalah sektor pertanian, yang menyumbangkan hingga 13,14 persen, perdagangan (13,01 persen), konstruksi (10,38 persen), dan pertambangan (7,57 persen).

Baca: Chatib Basri Sebutkan Kunci Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

“Kementerian Perindustrian terus mendorong investasi dan ekspansi di sektor manufaktur agar semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Airlangga, melalui keterangan tertulis, Rabu, 7 Februari 2018.

Airlangga memaparkan bahwa subsektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada kuartal keempat 2017 adalah industri makanan dan minuman sebesar 13,76 persen, industri mesin dan perlengkapan 9,51 persen, industri logam dasar 7,05 persen, serta industri tekstil dan pakaian jadi 6,39 persen.

Capaian-capaian ini di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,07 persen sepanjang tahun 2017. Airlangga menegaskan, pihaknya tengah fokus memacu kinerja industri padat karya berorientasi ekspor, seperti sektor tekstil, clothing, dan footwear, yang sampai sekarang tetap menjadi andalan karena memiliki daya saing tinggi.

Tren ekspor industri ini, menurut Airlangga, terus meningkat. "Kami berharap tahun ini bisa memenuhi target US$ 135 miliar atau naik sekitar 8 persen dari perolehan tahun 2017. Dan kami proyeksikan bisa mencapai US$ 143,22 miliar pada 2019,” ucapnya.

Sebelumnya, mantan Menteri Keuangan Indonesia, Chatib Basri, mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi 6 hingga 7 persen tidak akan bisa dicapai tanpa inovasi kebijakan yang signifikan. Menurut dia, pemerintah harus mulai melakukan reformasi di berbagai sektor ekonomi. Salah satunya di sektor manufaktur.

"Saya rasa, kita harus bisa melebihi instrumen makro yang ada," kata Chatib, dalam sesi diskusi di acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2018, di Fairmont Hotel, Jakarta, Rabu, 7 Februari 2018. Acara yang digelar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Mandiri Sekuritas ini sendiri diikuti lebih dari 600 investor dan pelaku bisnis, dari dalam dan luar negeri.

Menurut Chairman of Advisory Board Mandiri Institute ini, ekspansi pemerintah melalui pembangunan infrastruktur saja tidaklah cukup. Sebab, secara total, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya menyumbang sekitar 10 persen dari PDB. Sehingga, menurut dia, tidak ada cara lain mencapai angka pertumbuhan ekonomi tersebut selain meningkatkan kapasitas manufaktur. "Namun, sayangnya, Indonesia memiliki keterbatasan sumber daya manusia (SDM)," kata Chatib.

FAJAR PEBRIANTO








Aprisindo: Pelambatan Ekspor Alas Kaki Sudah Terjadi Sejak Juli 2022

1 hari lalu

Penjual melayani pembeli pada stan sepatu batik dalam pameran Jakcraft 2015 di Plasa Pameran Industri, Jakarta, 15 Desember 2015. TEMPO/Tony Hartawan
Aprisindo: Pelambatan Ekspor Alas Kaki Sudah Terjadi Sejak Juli 2022

Aprisindo mengungkapkan pelambatan ekspor yang dialami oleh perusahaan alas kaki sudah terjadi sejak bulan Juli 2022.


Deretan Klaim Positif Pemerintah atas Pengesahan UU Cipta Kerja, Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja?

1 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan pemerintah atas pengesahan Perppu Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
Deretan Klaim Positif Pemerintah atas Pengesahan UU Cipta Kerja, Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja?

Pengesahan UU Cipta Kerja mendapatkan klaim positif dari pihak pemerintah. Salah satunya dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja


3 Pernyataan Menko Airlangga Hartarto Seputar Pengesahan UU Cipta Kerja

1 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pandangan pemerintas atas pengesahan Perppu Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
3 Pernyataan Menko Airlangga Hartarto Seputar Pengesahan UU Cipta Kerja

Menko Airlangga Hartarto ikut menyampaikan pandangan pemerintah atas pengesahan UU Cipta Kerja, berikut 3 pernyataannya


Sri Lanka Bakal Dapat Dana Talangan Tahap Pertama US$ 330 Juta dari IMF

1 hari lalu

Demonstran mengambil bagian dalam protes yang diselenggarakan oleh kelompok
Sri Lanka Bakal Dapat Dana Talangan Tahap Pertama US$ 330 Juta dari IMF

Sri Lanka akan mendapatkan dana talangan atau bailot tahap pertama dari Dana Moneter Internasional atau IMF senilai US$ 330 juta (sekitar Rp 5 triliun) pada hari ini, Kamis, 23 Maret 2023.


Kebijakan Satu Peta Perbaiki Tata Kelola Geospasial

2 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Kebijakan Satu Peta Perbaiki Tata Kelola Geospasial

Satu Peta telah untuk perbaikan tata kelola penerbitan izin dan hak atas tanah.


Pemerintah Beri Penghargaan Penanganan Covid-19

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, saat acara Penghargaan Penanganan Covid-19 yang digelar di Gedung Dhanapala, Senin (20/03).
Pemerintah Beri Penghargaan Penanganan Covid-19

Penghargaan Penanganan Covid-19 diberikan sebagai wujud apresiasi kepada semua komponen bangsa yang telah bekerja keras mengatasi Pandemi Covid-19.


KUR Festival agar Pemuda Semangat Berwirausaha

2 hari lalu

KUR Festival Super Gen-Creation, berlangsung 2 hari pada 17- 18 Maret 2023 di Gedung Sate, Kota Bandung.
KUR Festival agar Pemuda Semangat Berwirausaha

Pemerintah berupaya mendorong UMKM untuk mengakses pembiayaan KUR sehingga usahanya cepat naik kelas.


Laba Bersih Tumbuh 34,5 Persen, BCA Syariah Bukukan Rp 117,6 Miliar di Tahun 2022

3 hari lalu

BCA Syariah. bcasyariah.co.id
Laba Bersih Tumbuh 34,5 Persen, BCA Syariah Bukukan Rp 117,6 Miliar di Tahun 2022

BCA Syariah menutup kinerja tahun 2022 dengan membukukan laba bersih senilai Rp 117,6 miliar atau tumbuh 34,5 persen YoY.


Terkini: DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja, Buruh Bakal Lakukan Judicial Review ke MK

3 hari lalu

Suasana aksi demo partai buruh di kawasan bundaran patung kuda, Jakarta Pusat, Sabtu 14 Januari 2023.
Terkini: DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja, Buruh Bakal Lakukan Judicial Review ke MK

DPR mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang.


Bansos Ramadan Bakal Terlambat Disalurkan? Ini Kata Airlangga

3 hari lalu

Suasana pembagian bantuan sosial beras dari Kementerian Sosial di lapangan parkir Sunter Muara, Jakarta Utara, pada Sabtu, 7 Agustus 2021. Tempo/Adam Prireza
Bansos Ramadan Bakal Terlambat Disalurkan? Ini Kata Airlangga

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal penyaluran bantuan sosial (bansos) Ramadan yang diperkirakan bakal terlambat disalurkan.