Sri Mulyani Tanggapi Hasil Laporan IMF Soal Outlook Ekonomi

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Menteri Keuangan Steven Mnuchin, berbicara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, saat akan sesi foto ketika rapat World Bank/IMF Spring di Washington, 22 April 2017. REUTERS/Mike Theiler

    Sekretaris Menteri Keuangan Steven Mnuchin, berbicara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, saat akan sesi foto ketika rapat World Bank/IMF Spring di Washington, 22 April 2017. REUTERS/Mike Theiler

    TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi laporan Dana Moneter Internasional atau IMF terkait ekonomi Indonesia. Dalam laporannya, IMF menyatakan ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 6,5 persen dalam jangka menengah atau tahun 2022. Syaratnya adalah reformasi struktural yang akan meningkatkan produktivitas dan menarik investasi untuk pembiayaan pembangunan. Hal ini tercatat dalam Laporan Konsultasi Artikel IV untuk Indonesia 2017 yang telah disimpulkan dalam pertemuan Dewan Direktur IMF.

    Menurut Sri Mulyani, pemerintah tidak hanya menjaga momentum ekonomi, tetapi juga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dia berujar, dalam kondisi ini pemerintah mencari titik keseimbangan.

    IMF mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menyambut baik fokus bauran kebijakan jangka pendek antarotoritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kendati begitu, IMF mencatat penyesuaian kebijakan fiskal Indonesia harus lebih rileks dengan dilakukan secara bertahap demi menjaga pertumbuhan ekonomi.

    "Kalau IMF ingin lebih rileks silakan. Tapi saya rasa untuk Indonesia dengan defisit pembiayaan yang lebih rendah dan terutama keinginan untuk membuat primary balance lebih kecil itu tujuannya adalah untuk menciptakan fiscal buffer," kata Sri Mulyani usai menyampaikan pidato di acara Mandiri International Forum 2018 yang berlangsung di Jakarta, Rabu, 7 Februari 2018.

    Sri Mulyani mengatakan pemerintah terus menjaga agar APBN terus terkonsolidasi. "Sehingga pada saat ekonomi mengalami shocked terutama yang berasal dari luar kita masih memiliki space untuk melakukan intervensi," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.