Agus Marto Ingatkan Legalitas DP Nol Rupiah Perlu Diperkuat

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo. ANTARA FOTO

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengingatkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat legalitas yang disepakati dengan parlemen terkait relaksasi syarat uang muka kredit kepemilikan rumah nol rupiah (DP Nol Rupiah). Hal ini menjadi penting agar langkah pemerintah daerah tak melanggar kebijakan makroprudensial.

    Agus Marto menjelaskan, kebijakan DP Nol Rupiah perlu memiliki landasan dalam UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ataupun setidaknya keputusan resmi hasil pertemuan pemerintah daerah dengan DPRD. Legalitas itu diperlukan untuk menghindari risiko yang ditimbulkan dari relaksasi pembiayaan perumahan tersebut. 

    Baca: Pesan Ciputra pada Pemprov DKI Agar Program DP Nol Rupiah Sukses

    "Tentu harus ada keterlibatan APBN dan APBD dan juga ada legalitas, misalnya ada di UU APBN atau APBD, dan ada keputusan hasil pertemuan antar Gubernur dengan DPRD," ujar Agus Marto, Jumat, 26 Januari 2018.

    Sebenarnya, kata Agus Marto, saat ini pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah memiliki sejumlah program yang menawarkan keringanan memiliki rumah seperti program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Misalnya, seperti program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLLP), subsidi selisih bunga dan subsidi uang muka. "Kalau pemerintah daerah akan menyusun program DP nol rupiah, dimungkinkan dengan yang disediakan pemerintah pusat," katanya.

    Agus Marto juga mengingatkan perbankan untuk tidak melanggar batas minimum uang muka yang sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value. Peraturan itu harus dipatuhi untuk memenuhi prinsip makroprudensial, misalnya untuk memitigasi risiko jika terjadi kredit macet.

    Dalam peraturan itu, BI mensyaratkan uang muka untuk kredit kepemiikan rumah minimal 15 persen dari total nilai atau aset perumahan. "Kami ingatkan perbankan ikuti arahan BI terkait LTV, mereka tidak boleh melanggar. Tapi kalau ada program pemerintah daerah bisa dikhususkan," tutur Agus Marto.

    Pada 18 Januari 2018 lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memulai pembangunan (ground breaking) program DP Nol Rupiah untuk rumah susun sederhana di Pondok Kelapa Village. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno juga telah berkoordinasi dengan DPD REI DKI Jakarta mengenai teknis penyelenggaraan program tersebut.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menghilangkan Bau Amis Ikan, Simak Beberapa Tipsnya

    Ikan adalah salah satu bahan makanan yang sangat kaya manfaat. Namun terkadang orang malas mengkonsumsinya karena adanya bau amis ikan yang menyengat.