TEMPO.CO, Jakarta - Ciputra, Pendiri Real Estate Indonesia (REI) dan Pemilik Ciputra Group, meminta pemerintah provinsi DKI Jakarta harus memberikan kepastian hukum, kemudahan dalam perizinan, dan insentif kepada pengembang agar proyek pembangunan perumahan dengan program DP Nol Rupiah bisa berjalan secara lancar. "Karena kita harus bersinergi antara ketiga pihak seperti pemerintah, pengembang, dan masyarakat," katanya di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 18 Januari 2018.
Lebih jauh Ciputra menyebutkan masalah kebijakan untuk menggunakan skema DP Nol Rupiah harus segera diperjelas dengan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Hal ini untuk menghindari segala kegaduhan dan kontroversi yang ditimbulkan seperti pada kasus Reklamasi Teluk Jakarta.
Baca juga: Rumah DP Rp0 Anies-Sandi, Ciputra: Jangan Timbulkan Kegaduhan
"Pembangunan pulau (reklamasi) sudah gaduh luar biasa," kata Ciputra, "Dan itu merugikan bangsa kita dan investor luar negeri terganggu akibat [masalah] pulau tersebut belum diselesaikan."
Hal senada disampaikan oleh pelaku bisnis properti lainnya. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat REI Jakarta Amran Nukman menyebutkan ada beberapa pekerjaan rumah yang harus dilakukan agar kerja sama ini bisa berjalan secara lancar. Pekerjaan rumah tersebut terkait dengan skema DP Nol Rupiah yang harus segera dibahas dan ditentukan oleh OJK dan BI.
Baca Juga:
Selain itu, kata Amran, pekerjaan lainnya adalah mengenai ketersediaan lahan di Ibu Kota. "Kemudian perizinan, harus ada terobosan kalau mau (proyek) ini bisa sukses. Tentu ada peran (Pemerintah) dan jajarannya karena perizinan ini di tangan Pemprov DKI," ujarnya.
Baca: Soal DP Nol Rupiah, BI Ingatkan Hal Ini ke Pemerintah Daerah
Amran menjelaskan asosiasinya telah menandatangani pernyataan untuk mendukung program DP Nol Rupiah (uang muka kredit perumahan Rp 0). Adapun sebanyak 400 anggota yang tergabung dalam REI bersedia mendukung program pemerintah ini.
Setelah menandatangani kerja sama terkait program DP Nol Rupiah ini, kata Amran, akan ada beberapa kolaborasi lainnya dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai pernyataan dukungan terhadap beberapa program pemerintah. "Nanti teknisnya kita akan bentuk tim kecil, kami akan pilih yang kompeten di bidangnya," ucapnya.
