TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan impor beras 500 ribu ton harus dilakukan oleh Perum Bulog. Impor komoditas tersebut tidak boleh dilakukan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
"Yang mengimpor itu Bulog, bukan PPI. Salah itu. Sejak Jumat saya sudah suruh koreksi itu. Harus Bulog yang mengimpor," ujar Kalla di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin, 15 Januari 2018.
Baca Juga:
Baca: Impor Beras, Ini Alasan Mendag Pilih Kerjasama dengan PPI
Kalla mengatakan impor 500 ribu ton beras dilakukan untuk menambah stok beras Bulog. Sebab, cadangan beras yang dimiliki Bulog tidak boleh kurang di angka 1 juta ton. Saat ini cadangan beras Bulog sekitar 930 ribu ton. "Pemerintah tidak boleh mengambil risiko stok," ujar Kalla.
Meski panen beras bisa terjadi pada Januari, Februari, atau Maret, namun pemerintah tetap memutuskan mengimpor. Jika nantinya ada panen raya pada bulan-bulan tersebut, maka beras impor tersebut akan disimpan di gudang Bulog sebagai cadangan.
Seperti diketahui, pemerintah membuka keran impor beras sebanyak 500 ribu ton dari Vietnam dan Thailand. Selain untuk menutup kekurangan cadangan beras Bulog, impor juga dilakukan untuk meredam lonjakan harga beras di pasaran.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sebelumnya menyebutkan pihaknya menunjuk langsung PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan impor. Penunjukkan impor oleh PPI bukan Bulog dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
"Kenapa tidak Bulog? Supaya jelas. Nanti timbul lagi persoalan, kalau Bulog dioplos dan sebagainya," kata Enggartiasto, Jumat, 12 Januari 2018. Selain itu, menurut dia, PPI juga memiliki jaringan yang kuat hingga ke pasar dalam melakukan impor beras.
KARTIKA ANGGRAENI
