TEMPO.CO, Jakarta - Forum Persatuan Negara Penghasil Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Country/CPOPC) tak jadi digelar pada 11-12 Januari 2018. Pertemuan tingkat menteri negara produsen kelapa sawit itu ditunda hingga beberapa bulan.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penundaan itu salah satunya dipicu kebijakan Malaysia, yang menghentikan pungutan ekspor untuk kelapa sawit. Kebijakan itu berlaku mulai Januari hingga Maret 2018.
Menurut Darmin, penerapan kebijakan itu ada kaitannya dengan pemilihan umum, yang akan digelar Malaysia dalam waktu dekat. Karena itu, kata dia, pertemuan CPOPC diputuskan ditunda. "Pertemuannya akan ditunda mungkin sampai dua bulan, setelah pemilu di sana selesai," ujarnya di kantornya, Jakarta, Senin, 8 Januari 2018.
CPOPC nantinya membahas isu kelapa sawit dari luar negara produsen. Di dalamnya juga ada pembahasan mengenai penyetaraan standar dan sertifikat kelapa sawit berkelanjutan. Karena itu, Indonesia mendorong kewajiban produksi B20 kepada negara anggota.
Di sisi lain, Malaysia saat ini baru memproduksi B5. Direktur Jenderal Industri Agro Panggah Susanto mengatakan masalah produksi biodiesel Malaysia itu juga menjadi salah satu perhatian pemerintah sehingga pertemuan ditunda.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agribisnis, Pangan, dan Kehutanan Franky Widjaja mengatakan Malaysia saat ini baru mengeksplorasi kebijakan B10. Artinya, Malaysia belum mencapai teknologi pembuatan B20. “Jadi memang komunikasi ini harus ditingkatkan," ucapnya.
