Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengangguran Naik, Indef: Lulusan SMK Banyak Tak Terserap

image-gnews
Pekerja menyelesaikan pembuatan sepatu di rumah industri sepatu di kawasan Setia Budi, Jakarta, 4 Juni 2017. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dinilai sangat mendukung untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Pekerja menyelesaikan pembuatan sepatu di rumah industri sepatu di kawasan Setia Budi, Jakarta, 4 Juni 2017. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dinilai sangat mendukung untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mendorong pemerintah menarik investasi yang kuat di aspek penyerapan tenaga kerja. Pasalnya, jumlah pengangguran di Indonesia terindikasi meningkat dari tahun ke tahun, seperti yang sempat diungkapkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal November 2017.

Dalam catatan BPS, jumlah pengangguran meningkat 10 ribu individu menjadi 7,04 juta orang per Agustus 2017. Adapun jumlah pengangguran pada periode yang sama tahun lalu 7,03 juta orang.

"Peningkatan jumlah angkatan kerja tak dapat diakomodasi ketersediaan lapangan kerja meski terjadi jumlah penduduk yang bekerja meningkat," ujar ekonom Indef, Riza Annisa Pujarama, saat jumpa pers di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat, 10 November 2017.

Menurut Riza, tren penyerapan tenaga kerja memang telah menurun sejak 2010. Pada tahun tersebut, 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya dapat menyerap 110 ribu tenaga kerja, jauh bila dibandingkan dengan 2011 yang mampu menyerap hingga 225 ribu.

"Ini berkaitan dengan belum membaiknya pertumbuhan sektor tradable (penghasil barang) dibandingkan dengan non-tradable (sektor jasa). Padahal tradable ini yang menyerap tenaga kerja lebih banyak," tuturnya.

Indef pun mempermasalahkan angka pengangguran yang didominasi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) dibandingkan dengan tingkat pendidikan lain. Angkanya mencapai 11,4 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hal itu, kata Riza, mengindikasikan ketidakcocokan antara penawaran tenaga kerja SMK dengan kebutuhan industri. "Akibatnya, industri masih mengambil dari lulusan lain, baik sarjana maupun (tingkat) di bawah SMK," ucapnya.

Jumlah pengangguran naik di beberapa sektor, tapi yang paling terlihat adalah sektor pertanian. Indef menilai fenomena ini dipicu penurunan upah riil buruh tani.

"Jumlah pekerja sektor pertanian menurun 4,87 persen year-on-year pada Agustus 2017. Penurunan upah menjadikan bekerja di pertanian tak menarik lagi," ujar ekonom Indef lain, Eisha Maghfiruha Rachbini.

Persentase tenaga kerja penuh pun disebut turun dari 72,78 persen pada Agustus 2016 menjadi 72,05 persen pada periode yang sama tahun ini. Selain itu, pekerja sektor informal mendominasi, dari 68,20 juta orang pada tahun lalu meningkat menjadi 69,02 juta pada 2017. "Menunjukkan tingkat ekonomi penduduk yang bekerja masih lemah," kata Eisha.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

3 hari lalu

Konflik Iran dengan Israel berisiko mengancam ketahanan energi Tanah Air.
Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

Meski tidak bersinggungan secara langsung dengan komoditas pangan Indonesia, namun konflik Iran-Israel bisa menggoncang logistik dunia.


Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

5 hari lalu

Konflik Iran dengan Israel berisiko mengancam ketahanan energi Tanah Air.
Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

Di tengah konflik Iran-Israel, pemerintah mesti memprioritaskan anggaran yang bisa membangkitkan sektor bisnis lebih produktif.


Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

36 hari lalu

Didin S Damanhuri. dok.IPB
Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi


Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

36 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).


Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

36 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Kenaikan PPN di awal 2025 dikhawatirkan akan mempengaruhi daya beli masyarakat. TEMPO/Tony Hartawan
Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.


Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

37 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Pemerintah akan kembali menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen menjadi 12%, yang mulai berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025.  TEMPO/Tony Hartawan
Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.


PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

37 hari lalu

Porter mengangkut sekarung pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024.  Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.


Dampak Perang Gaza, Angka Pengangguran di Palestina di Atas 50 Persen

38 hari lalu

Sekelompok pria pengangguran membakar kardus ketika mereka berusaha menghangatkan diri ketika fajar di Kota Gaza, 18 Februari 2019. Orang-orang itu mengatakan mereka akan dengan senang hati bekerja hanya dengan 5 syikal sehari (sekitar 1,35 Dolar AS) tetapi tidak ada pekerjaan. Pada Oktober 2018, Bank Dunia mengatakan, 54 persen tenaga kerja Gaza menganggur, termasuk 70 persen pemuda. REUTERS/Dylan Martinez
Dampak Perang Gaza, Angka Pengangguran di Palestina di Atas 50 Persen

ILO memperkirakan jika perang Gaza masih berlanjut sampai akhir Maret 2024, maka angka pengangguran bisa tembus 57 persen.


Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

49 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengungkapkan kriteria ideal Menkeu seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia di masa mendatang.


Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

51 hari lalu

Dua siswa membawa tempat berisi makan saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

Ekonom senior UI Faisal Basri menentang rencana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran.