Ini Kelebihan Sertifikasi Halal BPJPH dibanding LPOM MUI

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pelaku usahaindustri kecil dan menengah menerima Sertifikat Halal di Bale Asri Pusdai Jabar, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 20 September 2017. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar membagikan 750 sertifikat halal bagi pelaku usaha di 27 kabupaten dan kota guna mendorong kesadaran mereka akan pentingnya sertifikasi dan standardisasi produk dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). ANTARA FOTO/Agus Bebeng

    Pelaku usahaindustri kecil dan menengah menerima Sertifikat Halal di Bale Asri Pusdai Jabar, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 20 September 2017. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar membagikan 750 sertifikat halal bagi pelaku usaha di 27 kabupaten dan kota guna mendorong kesadaran mereka akan pentingnya sertifikasi dan standardisasi produk dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). ANTARA FOTO/Agus Bebeng

    TEMPO,CO. Jakarta – Meskipun sudah diresmikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada Rabu, 11 Oktober 2017, belum banyak yang mengetahui keunggulan sertifikasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibanding dengan pendahulunya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dalam melakukan proses sertifikasi halal makanan dan minuman. Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), Adhi Lukman, menjelaskan beberapa potensi keunggulan dari lembaga sertifikasi halal tersebut.

    “Sertifikasi BPJPH ini bisa diakui secara internasional, karena yang punya itu pemerintah dan diatur di Undang-Undang agar bisa bekerja sama dengan lembaga di luar negeri. Beda dengan LPPOM MUI yang dimiliki oleh swasta (NGO),” ujarnya saat dihubungi Tempo, Rabu, 18 Oktober 2017.

    Simak:  MUI Terima Fee Label Halal dari Chicago

    Menurut Adhi, dengan diakuinya sertfikasi halal secara internasional, maka akan membuat perusahaan menghemat biaya karena tidak perlu melakukan sertifikasi ulang. Produk luar negeri yang sudah mendapatkan sertifikat halal dari lembaga sertifikasi yang diakui di luar negeri, maka tinggal melakukan registrasi saja tanpa perlu dilakukan pemeriksaan produk. Hal ini juga berlaku untuk produk-produk dari Indonesia.

    Keunggulan lainnya, proses sertfikasi BPJPH memiliki tenggat waktu yang lebih pasti dibanding sebelumnya. Meskipun saat di LPPOM MUI dibuat lebih cepat karena sistem online, namun tidak ada kepastian waktu. Sedangkan untuk BPJPH, ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur kapan sertifikat harus keluar setelah dari proses pengajuan ke MUI.

    Lebih lanjut Adhi menjelaskan, sertifikasi halal oleh BPJPH memiliki masa waktu yang lebih lama, yaitu empat tahun dari yang sebelumnya hanya dua tahun. Hal ini tentu akan menghemat waktu dan anggaran karena sertifikat halal perusahaan dua tahun lebih lama dari yang sebelumnya.

    “Apalagi sekarang ini sudah diatur di Udang-Undang, semua produk barang dan jasa itu wajib halal,” ujarnya.

    Namun demikian, BPJPH saat ini belum menjalankan fungsinya. Hal ini. kata Adhi, disebabkan proses persiapan seperti seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan Lembaga Penjamin Halal (LPH), auditor, dan ulama yang mengeluarkan fatwa belum rampung.

    “Menurut Badan Pusat Statistik industri besar jumlahnya ada 6 ribu, yang kecil dan mikro ada 1,5 juta. Sedangkan MUI dalam 5 tahun kemarin hanya menerbitkan sertifikat halal untuk 33 ribu perusahaan, kebayangkan gimana lamanya kalau tidak dipersiapkan dengan matang?” ujarnya.

    M JULNIS FIRMANSYAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Avengers: EndGame dan Ribuan Jagoan yang Diciptakan oleh Marvel

    Komik marvel edisi perdana terjual 800 ribu kopi di AS. Sejak itu, Marvel membuat berbagai jagoan. Hingga Avengers: Endgame dirilis, ada 2.562 tokoh.