TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menceritakan sepak terjangnya dalam memberantas kapal-kapal asing di perairan Indonesia. Salah satu cara yang ia lakukan ialah melalui jalur diplomasi meja makan, yakni mengajak perwakilan negara yang melakukan penangkapan ikan ilegal di Indonesia makan bersama dan membahas politik.
"Saya makan siang selama enam jam bersama perwakilan Duta Besar untuk membicarakan moratorium kapal asing di Indonesia," ujarnya di hadapan mahasiswa dan dosen UI saat memberikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Selasa, 17 Oktober 2017.
Baca juga: Menteri Susi: Dulu Perlu Berjam-Jam Tangkap Ikan, Sekarang 2 Jam
Ia menjelaskan saat itu suasana perundingan bersama Dubes Tiongkok, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Australia berlangsung alot dan panas. Ia mengatakan, dalam perundingan itu, ia menempatkan dirinya sebagai Menteri dan pebisnis, bukan Diplomat. Sehingga dia berusaha tegas untuk menerapkan peraturan IUUF (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing).
"Saya ajak ngobrol itu untuk menghindari cek-cok bilatelar," kata Susi.
Melalui perundingan tersebut, ia mengklaim berhasil membuat keputusan dengan para Dubes untuk melarang sekitar 1.300 kapal asing melaut di Indonesia.
"Saya juga ajak berkomunikasi operator dan pengusaha kapal asing setelah itu. Pilihan mereka cuma dua, ikut aturan saya atau saya suruh Angkatan Laut untuk tangkap dan tenggelamkan," ujarnya diikuti tepuk tangan dari peserta kuliah umum.
Susi mengklaim dua minggu setelah penenggelaman kapal pertama, sebanyak 400 kapal asing berlabuh di 13 pelabuhan di sekitar Maluku yang sebelumnya kosong. Melabuhnya kapal-kapal tersebut, kata Susi, karena mereka takut akan ditenggelamkan.
Setelah dua tahun moratorium kapal asing diberlakukan, Susi Pudjiastuti mengklaim stok ikan sudah naik sebanyak 6 juta ton menjadi 12,5 juta ton di tahun 2017. Jika satu kilogram dihargai US$1, maka pemberantasan kapal asing memberi keuntungan sekitar US$1 miliar.
