Pemerintah Didorong Segera Rampungkan Revisi UU Migas

Reporter

Editor

Martha Warta

Pemerintah Segera Ajukan Draf Amendemen UU Migas

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah diminta segera mengambil sikap ihwal revisi Undang-undang Minyak dan Gas. Pengurus Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Migas Bambang Dwi Djanuarto menilai pemerintah kurang responsif dalam menyelesaikan revisi UU Migas.

"Kami berharap segera ajukan revisi UU Migas versi pemerintah karena DPR sudah memberi ruang," kata Bambang Dwi Djanuarto di Universitas Multimedia Nusantara, Senin, 2 Oktober 2017.

Yang terpenting, kata dia, adalah adanya percepatan dalam proses penyelesaian revisi itu, baik dari pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan begitu, dapat segera dilakukan perubahan kelembagaan tata kelola hulu migas.

Bambang mengatakan sikap pemerintah penting guna menggenjot investasi di sektor hulu migas yang empat tahun terakhir mulai lesu. Dia menduga kelesuan itu diakibatkan oleh belum adanya kepastian hukum dan kelembagaan yang jelas saat ini.

"Saat ini, minat investor untuk ikut lelang wilayah kerja blok migas juga cukup sedikit. Sehingga ada lelang-lelang wilayah kerja yang gagal," kata dia.

Mengenai kelembagaan SKK Migas nantinya, serikat pekerja mengaku pasrah apakah nanti akan merger dengan pertamina maupun berdiri sendiri. Hanya saja, Bambang meminta pemerintah memasukkan kepastian hak-hak pekerja dala revisi UU Migas nantinya. Dia juga berharap, apapun keputusannya, jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja di lingkungan SKK Migas.

Ketua Dewan Pengurus Pusat Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) Bidang Energi, Agraria, dan Lingkungan Hidup Erwin Usman mengatakan revisi UU migas itu mesti rampung sebelum masuk ke tahun-tahun politik, dua tahun mendatang. Sebabnya, merujuk pada data SKK Migas, dia mengatakan Indonesia tengah diterpa krisis energi, dimana cadangan gas tinggal 37 tahun lagi, sedangkan minyak hanya ada 12 tahun lagi. "Apalagi permasalahan ini kan sudah mengendap lebih dari lima tahun," ujarnya.

Sudah saatnya, kata dia, pemerintah mengambil sikap, baik soal usulan adanya petroleum fund, maupun soal model pengelolaan hulu migas yang dapat menggenjot eksplorasi migas di Indonesia. Dia menggaris bawahi nasib para pekerja SKK Migas, apabila nantinya diputuskan akan terjadi merger dengan Pertamina.

Menurut Erwin dengan rampungnya revisi UU Migas itu, nantinya peran dan koordinasi para pelaku sektor migas bisa lebih jelas. Pasalnya, saat ini ada lima pihak yang bergerak yakni Perusahaan Gas Negara, Pertamina, Badan Pengatur Hilir Migas, SKK Migas, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia yang kerap bersinggungan. "Ini kan jadi kurang efektif," ujarnya.

CAESAR AKBAR






Dwi Soetjipto Kembali Dilantik Jadi Kepala SKK Migas

22 jam lalu

Dwi Soetjipto Kembali Dilantik Jadi Kepala SKK Migas

Dwi Soetjipto didapuk sebagai bos SKK Migas periode 2022-2026 setelah sebelumnya menjabat pada 2018-2022.


SKK Migas Belum Bahas soal Pindahan ke IKN: Sulit untuk Industri Sebesar Ini

8 hari lalu

SKK Migas Belum Bahas soal Pindahan ke IKN: Sulit untuk Industri Sebesar Ini

Pemerintah berencana memindahkan ibu kota ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. IKN Nusantara dibangun bertahap hingga 2045.


SKK Migas Akui Kebutuhan Gas Bumi di Indonesia Stagnan, Berikut Datanya

10 hari lalu

SKK Migas Akui Kebutuhan Gas Bumi di Indonesia Stagnan, Berikut Datanya

SKK Migas mencatat rata-rata pertumbuhan pemanfaatan gas bumi di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.


28 Kesepakatan Diteken di IOG Bali, SKK Migas: Potensi Pendapatan USD 2,3 Miliar

10 hari lalu

28 Kesepakatan Diteken di IOG Bali, SKK Migas: Potensi Pendapatan USD 2,3 Miliar

SKK Migas mengungkapkan, kesepakatan tersebut mencakup sepuluh dokumen yang berisi Prosedur Election Not To Take in Kind (ENTIK).


SKK Migas Pede Target Investasi USD 13,2 Miliar pada 2022 Tercapai

11 hari lalu

SKK Migas Pede Target Investasi USD 13,2 Miliar pada 2022 Tercapai

Kemal mengatakan, biasanya SKK Migas memasang target investasi antara US$ 10-11 miliar. Namun, tahun ini, target itu naik.


Ada Ancaman Resesi Global, SKK Migas Khawatir Perusahaan Enggan Berinvestasi

11 hari lalu

Ada Ancaman Resesi Global, SKK Migas Khawatir Perusahaan Enggan Berinvestasi

Kemal mengatakan SKK Migas akan berusaha mengatasi kekhawatiran terhadap resesi global.


Kejar Target Produksi 1 Juta Barel, SKK Migas Teken MoU dengan 7 Perusahaan

11 hari lalu

Kejar Target Produksi 1 Juta Barel, SKK Migas Teken MoU dengan 7 Perusahaan

MoU dengan tujuh perusahaan tersebut mendukung rencana strategis Indonesian oil and gas 4.0 atau Renstra IOG 4.0 SKK Migas.


Produksi Migas Menurun, Airlangga: SKK Migas Harus Bikin Situasi Investasi Lebih Baik

11 hari lalu

Produksi Migas Menurun, Airlangga: SKK Migas Harus Bikin Situasi Investasi Lebih Baik

TEMPO.CO, Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa produksi minyak dan gas (migas) di Indonesia terus menurun. Dia meminta agar SKK Migas melakukan langkah-langkah agar situasi iklim investasi maupun insentif bisa lebih baik.


Transparansi Hulu Migas, SKK Migas dan Kemenkeu Luncurkan Sistem Informasi Terintegrasi

12 hari lalu

Transparansi Hulu Migas, SKK Migas dan Kemenkeu Luncurkan Sistem Informasi Terintegrasi

Kemenkeu dan SKK Migas juga menyusun kamus data untuk memastikan standarisasi dan konsistensi dalam pertukaran dan pemanfaatan data.


Galang Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur, SKK Migas: Kami Libatkan Industri Hulu

12 hari lalu

Galang Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur, SKK Migas: Kami Libatkan Industri Hulu

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan industri migas berduka atas terjadi musibah gempa Cianjur.