TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Senin malam, 2 September 2024 dimulai dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengakui adanya tren peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2024. Kemnaker mencatat ada 46 ribu kasus PHK sepanjang Januari hingga Agustus.

Disusul, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengonfirmasi adanya 46 ribu kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januari hingga Agustus 2024. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, menyebut kasus tertinggi terjadi di Jawa Tengah.

Selanjutnya, politikus Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengungkapkan alasannya mencalonkan diri dalam seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Misbakhun menyebut karena ada hal-hal strategis yang ingin dia capai. Dia tak merinci apa yang dia maksud dengan hal-hal strategis itu.

Berikutnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengaku sudah mulai beberes di rumah dinasnya menjelang transisi masa pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. Ia mengaku akan berkomitmen menyelesaikan tugasnya hingga Oktober mendatang.

Terakhir, pemerintah akan menjual aset PT Indofarma (Persero) Tbk. yang tersisa untuk menyelesaikan masalah kepegawaian. Perusahaan farmasi milik negara itu bangkrut gara-gara utang dan salah urus menyusul berakhirnya pandemi Covid-19.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Kasus PHK Sepanjang Januari-Agustus Capai 46 Ribu....

<!--more-->

1. Kasus PHK Sepanjang Januari-Agustus Capai 46 Ribu, Menaker: Mudah-mudahan Tak Lebih Tinggi dari 2023

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengakui adanya tren peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2024. Kemnaker mencatat ada 46 ribu kasus PHK sepanjang Januari hingga Agustus.

"Tapi mudah-mudahan angkanya tidak lebih tinggi dari tahun 2023," kata Ida ketika ditemui usai rapat di DPR RI, Senin, 2 September 2024. Adapun pada tahun lalu, Kemnaker mencatat PHK 64 ribu kasus.

Dari 46 ribu kasus tersebut, Ida menyebut, sektor manufaktur, seperti tekstil, garmen, dan alas kaki banyak yang melakukan PHK. Sementara industri lain, seperti industri rokok, hanya melakukan ekspansi atau relokasi pabrik.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Kasus PHK Sepanjang Januari-Agustus Capai 46 Ribu, Paling Banyak di Jateng

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengonfirmasi adanya 46 ribu kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januari hingga Agustus 2024. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, menyebut kasus tertinggi terjadi di Jawa Tengah.

"Jawa Tengah masuk nomor satu, diikuti DKI Jakarta dan Banten," kata Indah ketika ditemui usai rapat di DPR RI, Senin, 2 September 2024.

Dalam catatannya, PHK di Jawa Tengah tercatat lebih dari 20 ribu kasus. Sektor industri tekstil, garmen, alas kaki, menjadi penyumbang kasus paling banyak. Sementara di Jakarta, Indah berujar, PHK paling banyak terjadi di sektor jasa. Adapun kasus PHK di Banten, didominasi sektor industi baja dan petrochemical.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Alasan Misbakhun Ikut Seleksi Anggota BPK....

<!--more-->

3. Alasan Misbakhun Ikut Seleksi Anggota BPK: Menurut Saya Sangat Strategis

Politikus Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengungkapkan alasannya mencalonkan diri dalam seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Misbakhun menyebut karena ada hal-hal strategis yang ingin dia capai. Dia tak merinci apa yang dia maksud dengan hal-hal strategis itu.

“Saya ingin mencapai sebuah pencapaian yang berbeda dengan tantangan yang berbeda. Ada pengabdian yang sangat penting di sana. Kemudian ada hal-hal yang sangat strategis untuk dicapai,” kata Misbakhun dalam Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 September 2024.

Misbakhun mengatakan, posisi yang dipilih langsung oleh rakyat menempati kedudukan yang sangat tinggi. Pada Pemilu 2019 lalu, dia mengantongi 113.739 suara dari Daerah Pemilihan atau Dapil Jawa Timur II. Namun, kata dia, sebuah lembaga menjadi sangat strategis ketika memiliki peran dan strategi yang berbeda.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Erick Thohir Mulai Bersih-bersih Rumah Dinas, Tak Jadi Menteri Era Prabowo?

Menteri BUMN Erick Thohir mengaku sudah mulai beberes di rumah dinasnya menjelang transisi masa pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. Ia mengaku akan berkomitmen menyelesaikan tugasnya hingga Oktober mendatang.

Ditemui usai rapat dengan Komisi VI DPR, Erick Thohir menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang dijalin selama menjabat sebagai menteri. “Kalau saya, ya komit untuk menyelesaikan sampai Oktober. Bahkan saya sudah minta tim saya mulai bersih-bersih rumah dinas,” ujarnya Senin, 2 September 2024.

Ketua PSSI tersebut mengatakan siapapun menterinya ke depan, itu merupakan pilihan dan hak prerogatif presiden terpilih. Erick Thohir bahkan sudah melaporkan secara terbuka semua data baik, ke Komisi VI DPR dan Presiden Jokowi.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Kronologi Indofarma Kolaps: Terjerat Pinjol, Tak Bisa Bayar....

<!--more-->

5. Kronologi Indofarma Kolaps: Terjerat Pinjol, Tak Bisa Bayar Pegawai sampai Jual Aset

Pemerintah akan menjual aset PT Indofarma Tbk. yang tersisa untuk menyelesaikan masalah kepegawaian. Perusahaan farmasi milik negara itu bangkrut gara-gara utang dan salah urus menyusul berakhirnya pandemi Covid-19.

"Untuk pegawai, kita menyediakan penjualan aset yang akan kita jual bertahap untuk menyelesaikan isu kepegawaian agar semakin efisien ke depan," ujar Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo di Jakarta, Senin, 2 September.

Total gaji pegawai yang harus diselesaikan oleh Indofarma adalah sebesar Rp95 miliar. Penjualan sisa aset Indofarma tersebut, kata Tiko, diharapkan dapat melunasi seluruh tunggakan pembayaran gaji.

"Mereka sudah mengalokasikan aset, yang jumlahnya sangat memadai, dibantu oleh Holding Biofarma. Bertahap aset ini akan diselesaikan oleh Holding, dibeli, untuk kemudian digunakan untuk penyelesaian karyawan, bertahap," kata Tiko.

Berita selengkapnya baca di sini.

Pilihan Editor: Prabowo Bakal Bentuk lagi Kementerian Perumahan, Ini Tanggapan Sri Mulyani