TEMPO.CO, Jakarta - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mendorong Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memastikan kawasan wisata pantai memiliki standar dalam mitigasi bencana gempa dan tsunami. Hal tersebut merespon isu potensi megathrust di lepas pantai selatan Pulau Jawa dan lepas pantai barat Sumatera.

Pasalnya, kata Kepala Bidang Mitigasi Tsunami Samudra Hindia dan Pasifik BMKG Suci Anugrah, masih banyak hotel dan destinasi wisata yang mengabaikan standar dasar mitigasi gempa dan tsunami. "Seringkali kami menemui hotel dengan rambu evakuasi yang tidak jelas, tata kelola interior yang menyulitkan saat terjadi gempa dan pintu darurat yang sulit difungsikan," kata Suci dalam konferensi pers Kemenparekraf, Senin, 26 Agustus 2024.

Suci menilai standar keamanan wisata di Indonesia sangat penting untuk menopang pariwisata berkelanjutan. Dia mengatakan, sejauh ini baru Provinsi Bali yang menerapkan standar mitigasi bencana yang cukup memadai.

Dia mengatakan ancaman terhadap megathrust sudah dianalisis melalui kajian ilmiah. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa gempa megathrust bisa terjadi kapan saja.

Menurut Suci, mitigasi struktural mendesak dilakukan. Sebab, kata dia, kapan gempa megathrust terjadi tidak bisa diprediksi dengan tepat. "Sektor pariwisata tentu perlu menyiapkan langkah mitigasi. Sekarang kita sudah mengenal istilah megathrust dan istilah tsunami, sebelum ini kita belum kenal istilah ini," ujarnya.

Selanjutnya: Suci memaparkan ada tiga tahapan bagi sektor pariwisata....

<!--more-->

Suci memaparkan ada tiga tahapan bagi sektor pariwisata dalam mitigasi ancaman megathrust. Pertama membangun sistem evakuasi di tempat wisata. Pihak hotel, kata dia, perlu menyediakan rambu evakuasi dan petunjuk mitigasi yang jelas dan mudah dipahami.

Tahapan mitigasi kedua, kata Suci, yakni menyediakan informasi kesiapsiagaan bencana seperti poster, flyer dan informasi berkaitan kerawanan kawasan oleh ancaman gempa dan tsunami.

Menurut dia, aspek inilah yang masih kurang diperhatikan oleh pengelola hotel dan destinasi wisata. "Pihak hotel seringkali tidak memberikan safety briefing, hotel di kawasan rawan gempa harus memberikan pemahaman agar tamu bisa siap siaga saat bencana," ujarnya.

Tahapan terakhir, kata Suci, yakni memastikan pihak pengelola hotel dan destinasi wisata terakses dengan informasi dari BMKG. Ketika ketiga tahapan tersebut dijalankan dengan konsisten, Suci meyakini dampak dari megathrust bisa diminimalisir.

Suci juga menekankan pentingnya keterlibatan multipihak dalam mitigasi ancaman megathrust. Dia mengatakan saat ini Indonesia juga sudah mengadopsi International Standardization Organization (ISO) 22328 tentang keamanan dan manajemen kedaruratan.

"Setiap pengelola pariwisata dan pihak terkait bisa merujuk ISO manajemen kedaruratan dalam menyusun standar evakuasi dan mitigasi bencana," kata Suci.

Pilihan Editor: Analis: Rupiah Besok Fluktuatif dan Bakal Ditutup Menguat