TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) buka suara ihwal rencana Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja menyebut ormas keagamaan Islam itu bisa memilih lahan di ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur itu.

Ia berujar, pemerintah sudah memiliki rencana detail tata ruang yang dijelaskan fungsi-fungsinya.

"PBNU perlu apa, sarana pendidikan, olahraga, tinggal lihat rencana tata ruangnya ada di mana," kata Endra di Kementerian PUPR, Kamis, 22 Agustus 2024. "Kalau memang sesuai, ada beberapa opsi bisa dipilih."

Kalaupun PBNU butuh lahan 100 hektare, Endra memastikan ketersediaan lahan tersebut ada. Sebab, ia berujar, ada 56 ribu lahan di IKN yang bisa digunakan investor. "Tapi alokasinya di mana, harus merujuk pada rencana tata ruang," kata Endra.

Sebelumnya diberitakan, jajaran PBNU menemui Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Pertemuan itu dilakukan berbarengan dengan gelombang demo masyarakat terhadap rencana DPR merevisi UU Pilkada.

Usai pertemuan itu, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan, organisasinya berniat untuk investasi tanah IKN hingga 100 hektare. "Nanti InsyaAllah kami ingin beli tanah di IKN itu, mudah-mudahan bisa sampai 100 hektare," kata Gus Yahya.

Ia juga mengatakan bahwa organisasi ini siap untuk mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan, yakni tanah seluas 26 hektare bekas proyek tambang PT Kaltim Prima Coal (KPC).

PBNU pun menargetkan produksi di lahan tambang yang diberikan oleh Pemerintah Jokowi akan dikerjakan secepatnya. "Karena IUP sudah kelar, mudah-mudahan Januari kita sudah bisa bekerja," kata Gus Yahya.

DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Imbas Demo Kawal Putusan MK, Kurs Rupiah Ditutup Melemah di Level 15.600 per Dolar AS