Terkini: HUT Kemerdekaan RI di IKN Penumpang di Bandara Sepinggan Diprediksi Meningkat, KA Blambangan Ekspres Pasar Senen-Ketapang Resmi Beroperasi

Reporter

Editor

Grace gandhi

Minggu, 28 Juli 2024 18:15 WIB

Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan International, Balikpapan, Kalimantan Timur. TEMPO/Denny Sugiharto

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Minggu sore, 28 Juli 2024 dimulai dari PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I memproyeksikan terjadi kenaikan pergerakan penumpang di di Bandara Sepinggan Balikpapan pada 10 hingga 24 Agustus 2024. Periode tersebut merupakan H-7 hingga H+7 peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Disusul, ekonom senior Faisal Basri mengkritisi rencana pemerintah yang mewajibkan asuransi kendaraan bermotor melalui skema third party liability (TPL).

Selanjutnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Daerah Operasi 1 resmi memperpanjang relasi kereta api atau KA Blambangan Ekspres dari Pasar Senen Jakarta-Ketapang PP. Relasi ini sebelumnya hanya berjalan dengan relasi Semarang Tawang Bank Jateng-Ketapang PP.

Berikutnya, Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DP IMM DIY menyatakan bahwa Muhammadiyah justru akan memperparah krisis lingkungan yang berimbas pada krisis sosial jika menerima tawaran tersebut pengelolaan tambang

Terakhir, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah resmi meluncurkan Golden Visa Indonesia pada Kamis lalu, 25 Juli 2024. Peluncuran kebijakan yang diharapkan dapat menarik investor berinvestasi di Tanah Air tersebut disebut-sebut mengandung risiko.

Advertising
Advertising

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Pergerakan Penumpang di Bandara Sepinggan Balikpapan....

<!--more-->

1. Pergerakan Penumpang di Bandara Sepinggan Balikpapan Diprediksi Meningkat 12 Persen pada Periode Perayaan HUT Kemerdekaan RI di IKN

PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I memproyeksikan terjadi kenaikan pergerakan penumpang di di Bandara Sepinggan Balikpapan pada 10 hingga 24 Agustus 2024. Periode tersebut merupakan H-7 hingga H+7 peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Pejabat pengganti sementara (Pgs) Vice President Corporate Secretary PT Angkasa Pura I, Yuyun Waryuaningsih, memproyeksikan ada 289 ribu pergerakan penumpang pada periode tersebut. Artinya, akan ada rata-rata harian sebanyak 19 ribu pergerakan penumpang per hari.

"Rata-rata harian ini lebih tinggi 12 persen dibandingkan rata-rata harian pergerakan penumpang bulan Juli 2024 yang mencapai 17 ribu per hari," kata Yuyun melalui jawaban tertulis kepada Tempo, Jumat, 26 Juli 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Ekonom Kritik Rencana Wajib Asuransi Kendaraan Bermotor: Ada Kebutuhan Lebih Mendesak

Ekonom senior Faisal Basri mengkritisi rencana pemerintah yang mewajibkan asuransi kendaraan bermotor melalui skema third party liability (TPL). Menurut Faisal Basri, pemerintah akan kesulitan menerapkan kebijakan tersebut. Pasalnya, kata Faisal Basri, asuransi kendaraan bermotor tidak bisa bersifat wajib dan mengikat bagi masyarakat. Faisal menjelaskan, hingga saat ini kesadaraan masyarakat Indonesia untuk mengasuransikan kendaraan bermotor masih berada di level kelas menengah atas.

Faisal menegaskan, di daerah-daerah, masyarakat tidak memikirkan asuransi kendaraan karena ada kebutuhan lebih mendesak seperti konsumsi untuk pangan. "Kenapa harus diwajibkan kalau orang merasa tidak ada risikonya. Ini akan kesulitan karena di pedesaan misalnya tidak ada risikonya. Jadi kalau diwajibkan, ini berpotensi meningkatkan inflasi," ujar Faisal Basri saat ditemui usai menjadi pembicara di forum non-bank financial di Jakarta, Jumat 26 Juli 2024.

Faisal Basri menambahkan, kebijakan tersebut tidak perlu dieksekusi dalam waktu dekat. Menurutnya tidak semua negara berhasil meningkatkan sektor industri keuangan dari penerapan wajib asuransi kendaraan bermotor.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. KAI Daop 1 Jakarta Perpanjang Relasi KA Blambangan Ekspres....

<!--more-->

3. KAI Daop 1 Jakarta Perpanjang Relasi KA Blambangan Ekspres Pasar Senen-Ketapang, Resmi Beroperasi Sejak Jumat

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Daerah Operasi 1 resmi memperpanjang relasi kereta api atau KA Blambangan Ekspres dari Pasar Senen Jakarta-Ketapang PP. Relasi ini sebelumnya hanya berjalan dengan relasi Semarang Tawang Bank Jateng-Ketapang PP.

“Hal ini merupakan bagian dari peningkatan pelayanan KAI kepada pelanggan,” kata Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 26 Juli 2024.

Ixfan mengatakan perpanjangan relasi ini akan mempermudah pelanggan yang ingin melancong dari Jakarta ke Banyuwangi atau sebaliknya dengan mudah. “Hal tersebut merupakan komitmen kami untuk selalu meningkatkan pelayanan bagi pelanggan Kereta Api,” kata dia.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Akhirnya Muhammadiyah Ambil Konsesi Izin Tambang, Apa Kata DPD IMM DIY, PP Aisyiyah, Koalisi Masyarakat Sipil?

Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DP IMM DIY menyatakan bahwa Muhammadiyah justru akan memperparah krisis lingkungan yang berimbas pada krisis sosial jika menerima tawaran tersebut pengelolaan tambang

“Kami merekomendasikan Muhammadiyah untuk segera menyatakan penolakan terhadap pemberian konsesi pertambangan yang jelas-jelas akan memperpanjang krisis sosial-ekologis dan berdampak buruk pada warga yang terkena dampak langsung dari tambang batu bara,” demikian bunyi poin ketiga sikap DPD IMM DIY yang dirilis pada 28 Juni 2024.

IMM DIY pun mendesak pemerintah untuk mencabut aturan yang memungkinkan organisasi massa atau ormas keagamaan mengelola tambang di Indonesia.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Banyak Risiko Mengintai, Begini Kata Pengamat agar Golden Visa....

<!--more-->

5. Banyak Risiko Mengintai, Begini Kata Pengamat agar Golden Visa Berjalan Efektif

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah resmi meluncurkan Golden Visa Indonesia pada Kamis lalu, 25 Juli 2024. Peluncuran kebijakan yang diharapkan dapat menarik investor berinvestasi di Tanah Air tersebut disebut-sebut mengandung risiko.

Pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen, Agus Pambagio, mengatakan, kendati dirancang untuk mendorong perekonomian, Golden Visa justru bisa berisiko terhadap kondisi fiskal dan makroekonomi suatu negara melalui fluktuasi perekonomian yang cepat dan munculnya gelembung ekonomi di sektor properti.

“Ada pula risiko keamanan seperti penyalahgunaan izin tinggal dan berusaha, peningkatan kasus korupsi, pengemplangan pajak, pencucian uang, hingga pendanaan kelompok teroris,” kata dia dalam opininya di Koran Tempo terbitan 5 Maret 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Pilihan Editor: Uji Coba Makan Bergizi Gratis, Penggunaan Kemasan Plastik Dikritik hingga Soal Menu


Berita terkait

Pemerintah akan Bangun Gedung DPR di IKN 2025, Dianggap Boros Anggaran

1 jam lalu

Pemerintah akan Bangun Gedung DPR di IKN 2025, Dianggap Boros Anggaran

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan gedung DPR RI di IKN kemungkinan akan dimulai pada 2025. Ada anggapan boros anggaran.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Sahkan Pemberlakuan Visa Bebas Kunjungan, Ini Daftar 13 Negaranya

1 jam lalu

Presiden Jokowi Sahkan Pemberlakuan Visa Bebas Kunjungan, Ini Daftar 13 Negaranya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara resmi memberlakukan bebas visa ketika berkunjung ke Indonesia bagi 13 negara.

Baca Selengkapnya

Sama-sama Anak Pejabat, Ini Perbedaan Kasus Mario Dandy dan Kaesang Menurut KPK

2 jam lalu

Sama-sama Anak Pejabat, Ini Perbedaan Kasus Mario Dandy dan Kaesang Menurut KPK

KPK menjelaskan perbedaan antara kasus Mario Dandy dan dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep

Baca Selengkapnya

Semester I 2024, Komnas HAM Soroti Konflik Agraria di IKN dan Kriminalisasi Aktivis HAM Lingkungan

7 jam lalu

Semester I 2024, Komnas HAM Soroti Konflik Agraria di IKN dan Kriminalisasi Aktivis HAM Lingkungan

Komnas HAM mengungkap berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama semester I 2024. Dari konflik agraria, kriminalisasi hingga UKT.

Baca Selengkapnya

Dampak Pembangunan IKN, Harga Tanah di Penajam Paser Utara Melonjak 70 Kali Lipat

11 jam lalu

Dampak Pembangunan IKN, Harga Tanah di Penajam Paser Utara Melonjak 70 Kali Lipat

Nilai jual objek tanah sebelum IKN dibangun Rp5 ribu per meter persegi, saat ini harga tanah bisa mencapai Rp350 ribu per meter persegi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Sedimen yang Dibuka Keran Ekspornya, tapi Diklaim Jokowi Bukan Pasir Laut?

12 jam lalu

Apa Itu Sedimen yang Dibuka Keran Ekspornya, tapi Diklaim Jokowi Bukan Pasir Laut?

Jokowi mengklaim tidak membuka keran ekspor pasir laut. Menurut dia, komoditas yang diizinkan diekspor adalah hasil sedimentasi. Apa beda keduanya?

Baca Selengkapnya

Kaesang Datangi KPK dan Mengaku Nebeng Jet Pribadi Teman, Ini Kata Jokowi sampai IM57+ Institute

12 jam lalu

Kaesang Datangi KPK dan Mengaku Nebeng Jet Pribadi Teman, Ini Kata Jokowi sampai IM57+ Institute

Jokowi menyebut Kaesang ke KPK karena semua warga sama di depan hukum, IM57+ Institute minta motif pemberian tumpangan jet pribadi didalami.

Baca Selengkapnya

Bandar Kendalikan Peredaran Narkoba dari dalam Lapas Tarakan, Polri Sita 21 Mobil hingga Jet Ski

12 jam lalu

Bandar Kendalikan Peredaran Narkoba dari dalam Lapas Tarakan, Polri Sita 21 Mobil hingga Jet Ski

Narapidana narkoba mengendalikan jaringan dari dalam Lapas Tarakan. Polisi menyita barang bukti senilai Rp 221 miliar.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Sampaikan Pamit: Tinggal Menghitung Hari, Maaf atas Kekurangan Selama Menjabat

12 jam lalu

Ma'ruf Amin Sampaikan Pamit: Tinggal Menghitung Hari, Maaf atas Kekurangan Selama Menjabat

Menjelang berakhirnya masa jabatan, Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan salam perpisahan dan memohon maaf atas segala kekurangannya selama menjabat.

Baca Selengkapnya

Kadin Indonesia akan Beri Sanksi Peserta Munaslub yang Dianggap Ilegal

13 jam lalu

Kadin Indonesia akan Beri Sanksi Peserta Munaslub yang Dianggap Ilegal

Dewan Pengurus Kadin melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan kajian mengenai penyelenggaraa Munaslub. Siapkan sanksi bagi peserta Munaslub Kadin.

Baca Selengkapnya