Terkini: Harga Beras dan Gabah Turun Selama Ramadan, Jokowi Gelontorkan IFG LIfe Rp 3,5 Triliun untuk Bereskan Polis Jiwasraya

Reporter

Tempo.co

Editor

Grace gandhi

Senin, 1 April 2024 18:00 WIB

Seorang pekerja merapikan beras program Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan (SPHP) di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Senin 19 Februari 2024. Kemendag meminta kepada Perum Bulog agar pengiriman beras pemerintah ke ritel modern yang digelontorkan lewat program SPHP dipercepat, hal tersebut guna menstabilkan harga beras yang melebihi ketentuan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yakni Rp69.500 per 5 kilogram. ANTARA FOTO/ Erlangga Bregas Prakoso

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Senin sore, 1 April 2024 dimulai dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani selama Ramadan pada Maret 2024 turun 7,24 persen secara bulanan. Namun angka ini naik dibandingkan tahun lalu sebesar 27,71 persen.

Disusul, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Peraturan Pemerintah 16 Tahun 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau IFG Life.

Selanjutnya, Kasus dugaan korupsi di PT Timah, yang melibatkan 16 tersangka, diduga merugikan negara sampai Rp 271 triliun. Kerugian terbesar akibat kerusakan alam karena pengrusakan hutan alam.

Berikutnya, Badan Pusat Statistik atau BPS menyatakan tarif angkutan udara pada Ramadan Maret 2024 mengalami deflasi sebesar 0,97 persen. Plt Kepala BPS Amalia A. Widyasanti mengatakan terdapat 20 provinsi yang mengalami deflasi tarif angkutan udara, 17 provinsi mengalami inflasi, dan satu provinsi lainnya stabil.

Terakhir, Serikat Pekerja PT Timah TBK yang bernaung di organisasi Ikatan Karyawan Timah (IKT) mendesak pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pertambangan timah yang saat ini sudah sangat bermasalah.

Advertising
Advertising

Kelima berita itu paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. BPS: Harga Beras dan Gabah Turun Selama Ramadan....

<!--more-->

1. BPS: Harga Beras dan Gabah Turun Selama Ramadan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani selama Ramadan pada Maret 2024 turun 7,24 persen secara bulanan. Namun angka ini naik dibandingkan tahun lalu sebesar 27,71 persen.

Harga gabah kering giling (GKG) juga turun sebesar 5,47 persen secara bulanan. Harga GKP pun tercatat naik dibandingkan 2023 sebesar 34,22 persen.

Hal yang sama terjadi pada harga beras. Penurunan harga beras secara bulanan terjadi di tingkat penggilingan sebesar 0,87 persen. Namun secara tahunan, harga beras di penggilingan naik sebesar 25,21 persen.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Jokowi Gelontorkan IFG LIfe Rp 3,5 Triliun untuk Bereskan Polis Jiwasraya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Peraturan Pemerintah 16 Tahun 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau IFG Life.

Menurut salinan PP 16 Tahun 2024 yang diunggah ke JDIH Kementerian Sekretariat Negara pada 28 Maret 2023, pemerintah menyuntik IFG dengan modal negara senilai tiga triliun lima ratus lima puluh enam miliar rupiah (Rp 3,556, 000, 000, 000, 00 atau Rp 3,5 triliun).

Salah satu pertimbangan penambahan PNM ini adalah untuk menyelesaikan pengalihan polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ke IFG Life.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Kasus Dugaan Korupsi PT Timah, Ini Awalnya Angka Kerugian Negara....

<!--more-->

3. Kasus Dugaan Korupsi PT Timah, Ini Awalnya Angka Kerugian Negara Rp271 Triliun Itu

Kasus dugaan korupsi di PT Timah (Persero) Tbk., yang melibatkan 16 tersangka, diduga merugikan negara sampai Rp271 triliun. Kerugian terbesar akibat kerusakan alam karena pengrusakan hutan alam.

“Kerugian negara dan lingkungan akibat kejahatan tersebut ditaksir mencapai Rp 271 triliun,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, seperti dikutip Majalah Tempo edisi 11-17 Maret 2024.

Penghitungan kerugian ekologis dilakukan oleh Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Bambang Hero Saharjo, melalui pengamatan citra satelit dari 2015 hingga 2022. Terdapat izin usaha pertambangan (IUP) di darat seluas hampir 350 ribu hektare di tujuh kabupaten di Provinsi Bangka Belitung.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. BPS Sebut Tarif Tiket Pesawat Selama Ramadan Mengalami Deflasi 0,97 Persen, Ini Penyebabnya

Badan Pusat Statistik atau BPS menyatakan tarif angkutan udara pada Ramadan Maret 2024 mengalami deflasi sebesar 0,97 persen. Plt Kepala BPS Amalia A. Widyasanti mengatakan terdapat 20 provinsi yang mengalami deflasi tarif angkutan udara, 17 provinsi mengalami inflasi, dan satu provinsi lainnya stabil.

"Penyebabnya, karena pada Ramadan Maret ini masih sedikit masyarakat yang menggunakan moda angkutan udara," ujar Amalia dalam konferensi pers virtual pada Senin, 1 April 2024.

Selain disebabkan adanya penurunan permintaan, Amalia mengatakan saat ini banyak maskapai penerbangan yang tidak menaikan tarif. Bahkan, menurut dia, ada maskapai yang memberikan tarif lebih rendah dibandingkan pada Februari lalu, sehingga terjadi deflasi angkutan udara pada Maret 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Petinggi Terjerat Korupsi, Serikat Pekerja PT Timah Tuntut....

<!--more-->

5. Petinggi Terjerat Korupsi, Serikat Pekerja PT Timah Tuntut Perbaikan Tata Kelola Tambang

Serikat Pekerja PT Timah (Persero) Tbk. yang bernaung di organisasi Ikatan Karyawan Timah (IKT) mendesak pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pertambangan timah yang saat ini sudah sangat bermasalah.

Ketua IKT Wilayah Pangkalpinang Riki Febriansyah mengatakan proses penegakan hukum yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi momentum tepat bagi pemerintah mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola pertambangan timah.

"Saat ini karut marut tata kelola dominan terjadi di sektor hulu pertambangan timah. Kasus hukum yang saat ini berjalan seharusnya menjadi perhatian dan momentum yang pas memperbaiki masalah yang selama ini ada tapi ada pembiaran," ujar Riki kepada Tempo, Senin, 1 April 2024.

Riki menuturkan pihaknya mendukung proses hukum di Kejagung dan berharap segala modus kecurangan dan masalah yang terjadi selama ini bisa terkuak dan diselesaikan. Hal tersebut, kata Riki, disebabkan kasus hukum yang berjalan turut berimbas pada ekonomi masyarakat.

Berita selengkapnya baca di sini.

Pilihan Editor: Jasa Marga Beri Diskon Tol dari Jakarta hingga Semarang, Berapa yang Bisa Dihemat?

Berita terkait

Bawa Cairan ke Dalam Pesawat Pahami Aturan 3-1-1

2 jam lalu

Bawa Cairan ke Dalam Pesawat Pahami Aturan 3-1-1

menurut Transportation Security Administration atau TSA wisatawan harus mengikuti aturan 3-1-1 saat membawa cairan dalam hand luggage di pesawat

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

2 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

5 Tips Mengemas Barang Bawaan dengan Hand Luggage

3 jam lalu

5 Tips Mengemas Barang Bawaan dengan Hand Luggage

Tips mengemas barang bawaan dengan hand luggage bermanfaat bagi yang sering mengemas barang bawaaan berlebihan saat bepergiaan

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

3 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

3 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

4 jam lalu

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.

Baca Selengkapnya

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

5 jam lalu

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

5 jam lalu

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin keberatan jika Jokowi disebut menyibukkan diri oleh PDIP.

Baca Selengkapnya

Tolak Revisi UU MK, 26 Akademisi Kirim Surat Terbuka ke Jokowi dan Puan

5 jam lalu

Tolak Revisi UU MK, 26 Akademisi Kirim Surat Terbuka ke Jokowi dan Puan

Puluhan akademisi menolak revisi UU MK dengan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani. Apa isinya?

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut Pertamina, Ketahui Pula Soal Saksi Memberatkan Berdasar KUHAP

6 jam lalu

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut Pertamina, Ketahui Pula Soal Saksi Memberatkan Berdasar KUHAP

Jusuf Kalla alias JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ketahui pula soal saksi memberatkan dar KUHAP?

Baca Selengkapnya