TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy menyebut, bantuan sosial atau Bansos yang diberikan pemerintah tidak berpengaruh langsung pada inflasi.

Inflasi tetap akan terjadi jika pemerintah tidak melakukan intervensi lain, seperti memantau alur distribusi barang dan menindak tegas oknum penumpuk bahan pangan.

"Bansos itu sebenarnya tidak berpengaruh langsung terhadap inflasi. Bansos hanya berperan sebagai alat untuk menjaga daya beli masyarakat terutama kelompok pendapatan menengah ke bawah," ujar Yusuf dalam keterangannya kepada Tempo pada Kamis, 8 Februari 2024.

Menurut Yusuf, intervensi Bansos diberikan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok pendapatan menengah ke bawah agar tidak tertekan dengan kenaikan harga pangan saat ini. "Karena yang kita tahu bahwa harga pangan di beberapa titik itu masih berada pada tren peningkatan," ucap dia.

Ia menyebut, ketika masyarakat tidak mampu membeli harga pangan yang kian meningkat, maka sudah pasti masyarakat akan menekan daya belinya dan menyesuaikan pola konsumsi mereka.

Selanjutnya: "Yang paling buruk dari pola penyesuaian konsumsi adalah...."

<!--more-->

"Yang paling buruk dari pola penyesuaian konsumsi adalah menahan untuk tidak melakukan konsumsi dan jika ini terjadi secara masif dan periodik, maka ini akan memberi dampak terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga," kata Yusuf.

Karena itu, jika ingin menekan lanju inflasi, pemerintah harus melakukan intervensi lain seperti memantau alur distribusi barang dan menindak tegas oknum yang menumpuk barang pangan.

Berdasarkan panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Kamis, 8 Februari 2024 sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan. Untuk harga beras, beras premium mengalami kenaikan 0,13 persen menjadi Rp 15.610 per kilogram. Harga beras premium tertinggi berada di Provinsi Papua Tengah yaitu Rp 23.390.

Sebagai informasi, Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebut, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyatakan bahwa penyaluran bantuan pangan beras harus dihentikan sementara. Tepatnya menjelang hari pemungutan suara dalam rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu), sehingga tidak ada indikasi sinyal-sinyal politisasi.

"Bapak Presiden juga sudah menyampaikan secara terpisah, kalau memang ini harus dihentikan sementara, ya memang harus dihentikan sementara, sehingga tidak terjadi polemik bahwa bantuan pangan ini dipolitisasi," kata Arief dalam keterangan tertulis pada Rabu, 7 Februari 2024.

YOHANES MAHARSO | ANNISA FEBIOLA

Pilihan Editor: Ini Sederet Alasan GIPI Ajukan Uji Materi terkait Kenaikan Pajak Hiburan ke MK