Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polemik Pembebasan Lahan untuk Pembangunan IKN, AMAN Kaltim: Tidak Ada Sosialisasi Sejak Awal

image-gnews
Potret Bendungan Sepaku Semoi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin, 6 Mei 2024. Bendungan Sepaku Semoi akan menyuplai air baku untuk Ibu Kota Nusantara (IKN). TEMPO/Riri Rahayu.
Potret Bendungan Sepaku Semoi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin, 6 Mei 2024. Bendungan Sepaku Semoi akan menyuplai air baku untuk Ibu Kota Nusantara (IKN). TEMPO/Riri Rahayu.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah sedang mengejar target pembebasan lahan seluas 2.086 hektare untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sehingga perlu melakukan sosialisasi ke masyarakat. Tujuannya, untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah tidak bakal menyengsarakan warga terdampak pembebasan lahan.

Rupanya, sosialisasi itu baru dilakukan belakangan ini. Berdasarkan penjelasan Ketua Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN Kalimantan Timur, Saiduani Nyuk, pemerintah tidak pernah melibatkan komunitas adat terdampak sejak awal pembangunan. "Setelah diprotes dan dikritik, pihak pembangunan baru merencanakan sosialisasi," katanya ketika dihubungi, Ahad, 19 Mei 2024.

Temuan di lapangan, mayoritas warga pemilik lahan mengaku tidak tahu bahwa tanah dan rumahnya akan digusur. Sehingga muncul berbagai protes.

Protes timbul usai beredarnya surat dari Otoritas IKN atau OIKN di bidang pembangunan, yang meminta warga meninggalkan rumah dengan memberikan waktu satu minggu. Setelah diprotes dan mendapatkan kritik, surat itu ditarik kembali, dan pemerintah kini melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Selain sosialisasi, Saiduani mengatakan pemerintah berjanji tidak akan menggusur paksa warga yang berada di kawasan IKN. Namun, ia mengaku pesimistis dengan janji-janji pemerintah itu. "Karena pihak pemerintah melakukan sejak awal mematok target percepatan pembangunan, tapi tidak memiliki perencanaan," ujarnya.

Tak hanya itu, ia mengatakan pemerintah tidak melakukan proses yang tepat dalam urusan pembebasan lahan untuk pembangunan IKN ini. Apalagi, ucapnya, ada hak masyarakat yang mereka abaikan dalam proses pembangunannya. "Bahkan tidak menempatkan masyarakat adat yang menguasai wilayah tersebut sebagai pemilik tanah, serta meminta izin dan melibatkan dalam proses-proses penting," kata Saiduani.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, cara-cara pemerintah itu bila diteruskan berpotensi melanggar hak asasi manusia atau HAM ke depannya. Ketua Badan Pengurus Harian AMAN Kalimantan Timur itu menyebut pemerintah melakukan pembangunan dengan cara paksa.

Namun, ia berharap nantinya tidak ada pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah dalam urusan pembebasan lahan untuk pembangunan IKN ini. Ia meminta agar pemerintah menepati janjinya dan membuktikan kepada seluruh masyarakat khususnya di kawasan IKN.

Sebelumnya, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga memastikan tidak ada pelanggaran HAM terhadap warga terdampak pembebasan lahan ini. Saat ini pemerintah daerah bersama TNI dan kepolisian masih melakukan sosialisasi kepada warga yang terdampak pembebasan lahan.

Ia menyebut nantinya masyarakat bakal mendapatkan hak relokasinya.Titik relokasi ditetapkan OIKN tidak jauh dari IKN alias masih di sekitaran Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Selama proses relokasi dan hunian baru belum jadi, Danis mengatakan pemerintah bisa menyediakan tempat tinggal sementara. "Kan ini ada kepentingan kami perlu kerja. Kalau menunggu kan susah. Teknisnya nanti teman-teman di lapangan," ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PUPR, KSP, hingga Kominfo Tinjau Pembangunan IKN, Berharap Siap Dipakai untuk Upacara 17 Agustus

3 jam lalu

Potret lapangan upacara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara pada Senin sore, 6 Mei 2024. Pemerintah berencana menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di sini pada 17 Agustus 2024. TEMPO/Riri Rahayu
PUPR, KSP, hingga Kominfo Tinjau Pembangunan IKN, Berharap Siap Dipakai untuk Upacara 17 Agustus

Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kementerian Kominfo, Kementerian PUPR, dan Otorita IKN meninjau perkembangan proyek ibu kota baru itu.


Pembangunan Bandar IKN Molor gara-gara Hujan, Menhub: Perlu Modifikasi Cuaca

12 jam lalu

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak
Pembangunan Bandar IKN Molor gara-gara Hujan, Menhub: Perlu Modifikasi Cuaca

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan Bandara IKN molor gara-gara hujan. Akan dilakukan modifikasi cuaca.


Jokowi Ungkap Dua Poin Penting Kunjungan ke Abu Dhabi, Ada MoU IKN

23 jam lalu

Presiden Indonesia, Joko Widodo disambut kehadirannya oleh Presiden Mohammed bin Zayed Al Nahyan setibanya di Bandara Internasional Zayed, Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA) pada Selasa, 16 Juli 2024. Kunjungan Joko Widodo di Abu Dhabi untuk mempererat hubungan kerja sama kedua negara, utamanya dalam bidang ekonomi dan investasi. Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Ungkap Dua Poin Penting Kunjungan ke Abu Dhabi, Ada MoU IKN

Presiden Jokowi menyoroti dua poin penting dari lawatannya ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada Rabu, 17 Juli 2024


Komitmen KKP untuk Tata Ruang Laut Sekitar IKN

23 jam lalu

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo saat Training & Workshop of Marine Spatial Planning to Advance Blue Economy in the Balikpapan Bay. Dok. KKP
Komitmen KKP untuk Tata Ruang Laut Sekitar IKN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN).


Terkini: Kemenkeu Sebut RI Butuh Investasi Rp 6.445 Triliun untuk Bangun Infrastruktur 2020-2024, 7 Konsorsium Siap Bangun Perumahan ASN di IKN

1 hari lalu

Foto udara suasana pembangunan jalan tol Bayung Lencir - Tempino (Baleno) Seksi 3 di Sebapo, Muaro Jambi, Jambi, Selasa, 2 Juli 2024. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) menyebutkan progres pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) penghubung Jambi dengan Sumatera Selatan sepanjang 33 kilometer itu telah mencapai 85,4 persen dan ditargetkan selesai pada Agustus 2024 atau molor satu bulan dari target sebelumnya. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan
Terkini: Kemenkeu Sebut RI Butuh Investasi Rp 6.445 Triliun untuk Bangun Infrastruktur 2020-2024, 7 Konsorsium Siap Bangun Perumahan ASN di IKN

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut, Indonesia butuh dana investasi senilai Rp 6.445 triliun untuk membangun infrastruktur sepanjang 2020-2024.


Jokowi Masih Tunggu Lampu Hijau Berkantor di IKN Bulan Ini

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Jokowi Masih Tunggu Lampu Hijau Berkantor di IKN Bulan Ini

Presiden Jokowi mengisyaratkan bahwa dia masih menuggu kesiapan infrastruktur untuk berkantor di IKN pada bulan ini.


Orang Jakarta Borong Tanah di IKN, 7 Konsorsium Siap Bangun Perumahan ASN di Sana

1 hari lalu

Pengerjaan kembaran bentang pendek Jembatan Pulau Balang di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai salah satu pendukung pelaksanaan upacara kemerdekaan ke-79 di Kota Nusantara pada 17 Agustus 2024 (ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan)
Orang Jakarta Borong Tanah di IKN, 7 Konsorsium Siap Bangun Perumahan ASN di Sana

Sebuah riset menunjukkan permintaan rumah dan tanah di wilayah sekitar IKN tumbuh 63,4 persen. Pembeli didominasi orang Jakarta.


Emaar Properties belum Masuk IKN usai Kunjungan Jokowi ke UAE, Investor Asing Ragu?

1 hari lalu

Presiden Jokowi disambut oleh Presiden Uni Emirat Arab, Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) di Qasr Al Watan, 17 Juli 2024. (Dok. presidenri.go.id)
Emaar Properties belum Masuk IKN usai Kunjungan Jokowi ke UAE, Investor Asing Ragu?

Emaar Properties tidak kunjung berinvestasi di IKN usai kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Uni Emirat Arab (UAE). Investor asing ragu?


Dubes Swiss Sebut Sektor Swasta Berencana Berkunjung ke IKN

1 hari lalu

Duta Besar Swiss untuk Indonesia Olivier Zehnder saat menyampaikan pengarahan pers pada Kamis malam, 18 Juli 2024 di Jakarta Selatan. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Dubes Swiss Sebut Sektor Swasta Berencana Berkunjung ke IKN

Dubes Swiss untuk Indonesia mengatakan sektor swasta negaranya siap berkunjung ke IKN ketika situasi sudah tenang.


Progres Persiapan Upacara 17 Agustus Hybrid IKN dan DKI Jakarta

1 hari lalu

Proyek pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kementerian Koordinator 3 di IKN. ANTARA/HO-PT Waskita Beton Precast/am.
Progres Persiapan Upacara 17 Agustus Hybrid IKN dan DKI Jakarta

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi mengatakan lapangan untuk Upacara 17 Agustus di IKN berfungsi 100 persen.