Banyak Rakyat Menganggur, Ini Jurus Capres Anies, Prabowo, dan Ganjar untuk Mengatasinya

Reporter

Andika Dwi

Editor

Grace gandhi

Jumat, 19 Januari 2024 14:59 WIB

Capres nomor urut satu Anies Baswedan (kanan), capres nomor urut dua Prabowo Subianto (kiri), dan capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo beradu gagasan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari 2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Pengangguran masih menjadi salah satu pekerjaan rumah atau PR besar yang dihadapi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 7,86 juta jiwa atau sekitar 5,32 persen pada periode Agustus 2023.

Penyelesaian masalah pengangguran pun menjadi salah satu topik yang disorot oleh tiga calon presiden atau capres 2024, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

Lantas, seperti apa cara ketiganya mengatasi masalah pengangguran?

Anies Baswedan

Pasangan capres dan cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias (Anies-Muhaimin) mempunyai target menciptakan setidaknya 15 juta lapangan kerja baru bila terpilh di pemilu nanti.

Advertising
Advertising

Anies berjanji akan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang banyak menyerap lapangan kerja, dengan memberikan kemudahan perizinan dan akses pasar. Dalam visi dan misinya, dia berencana menurunkan TPT menjadi 3,5 persen hingga 4,0 persen pada 2029.

Kemudian, Anies menyebut agromaritim sebagai salah satu sektor yang mampu menggenjot perekonomian sekaligus menurunkan jumlah pengangguran di Indonesia. Menurut dia, sektor agromaritim yang terdiri atas pertanian tradisional, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan dapat memangkas jumlah pengangguran di angka 44 persen.

“Sektor ini (agromaritim) bisa menurunkan tingkat pengangguran terbuka yang amat signifikan. Bila pertambangan itu setiap investasi Rp 1 triliun menurunkan 1 persen pengangguran, kalau agromaritim itu 44 persen,” kata Anies dalam Acara Dialog Capres bersama Kadin di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Januari 2024.

Anies pun mengatakan untuk menampung angkatan kerja agar seimbang dengan jumlah lowongan kerja, diperlukan pertumbuhan berkualitas dengan menerapkan kebijakan pertumbuhan ekonomi menengah yang merata. Menurutnya, tingginya investasi saat ini tidak berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Dengan demikian, Anies akan mendorong investasi sektor mikro yang diyakini menjadi solusi kebutuhan lapangan pekerjaan. “Investasi padat karya dan investasi sektor informal mikro macam itu menyerap banyak tenaga kerja. Lulus kuliah, sekolah, lebih mudah dapat pekerjaan, bukan karena semata-mata kerja, tapi karena lapangan kerja tersedia,” ucap Anies dalam Desak Anies Episode Sumatera Barat di Lapangan Cindua, Mato, Tanah Datar, Rabu, 3 Januari 2024.

Selanjutnya: Prabowo Subianto....

<!--more-->

Prabowo Subianto

Sementara itu, paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) berencana meningkatkan UMKM demi memajukan ekonomi kerakyatan. Adapun cara yang mereka pilih untuk memacu pamor UMKM adalah melalui pemberian insentif.

“UMKM merupakan salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang penting dalam penyediaan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, sekaligus mampu menanggulangi kemiskinan,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Sudaryono dalam keterangannya di Jakarta, pada Selasa, 12 Desember 2023.

Tidak hanya insentif, Sudaryono mengatakan bahwa Prabowo-Gibran juga akan mempersiapkan pelaku usaha tradisional yang mampu bersaing dengan pasar modern. Salah satunya dengan revitalisasi pasar tradisional agar lebih banyak menarik konsumen. Tujuan utama revitalisasi itu, menurut dia, untuk memperbaiki struktur manajemen dan tata kelola pasar agar memiliki nilai saing.

Sementara, menurut Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Rian, pemberian insentif tak hanya ditujukan kepada UMKM. Prabowo-Gibran juga hendak menyalurkan insentif kepada perusahaan.

“Dari Pak Prabowo-Gibran merasa, kita harus memberikan insentif juga buat perusahaan, supaya lebih mudah menyerap tenaga kerja muda,” kata Rian dalam Diskusi Safari 2024 x Talent Fest di Jakarta Selatan, Sabtu, 18 November 2023.

Selain itu, Rian menjelaskan bahwa Prabowo-Gibran akan memberikan berbagai macam kredit usaha untuk angkatan kerja muda. “Kredit usaha untuk UMKM disiapkan, kredit untuk usaha standar, terus kredit ini mungkin akan dikaji lebih lanjut, kredit untuk milenial dan generasi Z terutama di bidang bisnis, teknologi, dan inovasi,” ucapnya.

Rian juga menyampaikan gagasan yang menonjol dari paslon nomor urut 2 adalah pendanaan dan pendampingan untuk gerakan ekonomi kerakyatan. Hal itu dilakukan dengan mendirikan pusat wirausaha di tingkat kabupaten dan kota untuk meningkatkan potensi lokal.

Selanjutnya: Ganjar Pranowo....

<!--more-->

Ganjar Pranowo

Sedangkan. capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyebut masalah pengangguran dapat teratasi bila membuka lebar ruang investasi dengan mendapat dukungan penegakan dan kepastian hukum yang baik.

“Kepastian dan penegakan hukum (diperlukan), sehingga investasi bisa mudah, cepat, dan murah,” ujar Ganjar dalam debat perdana Capres yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Selasa, 12 Desember 2023.

Ganjar mengambil contoh, pertumbuhan investasi dapat dilakukan dengan membangun kawasan industri, seperti di Kendal dan Batang, Jawa Tengah, serta tidak mempersulit insentif pajak bagi investor. Kawasan industri Kendal, kata dia, sudah bekerja sama dengan lebih dari 100 sekolah vokasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, menurut Ganjar, untuk menanggulangi masalah pengangguran, penurunan jumlah keluarga miskin harus menjadi tindakan afirmatif. Karenanya, dia bersama Mahfud MD mengusung Program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana. “Satu anak dari setiap keluarga miskin harus menjadi sarjana. Karena itulah yang akan membongkar dan memberikan peluang kerja lebih banyak,” kata Ganjar.

Tak kalah penting, mantan Gubernur Jawa Tengah itu akan mendorong kolaborasi penuh antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. “Daerah sangat penting. Tugas kita hanya mensosialisasikan agar mereka terlibat di dalamnya,” ucap Ganjar.

Ganjar menegaskan bahwa kurikulum siap kerja juga merupakan kunci utama untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mendukung pertumbuhan industri. Menurut dia, kurikulum yang harus disiapkan harus sesuai dengan kebutuhan zaman, terutama teknologi digital.

“Kurikulum ini penting untuk setiap usaha,” kata Ganjar dalam Acara Dialog Roadmap Perekonomian Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Capres RI 2024-2029 di Menara Bank Mega Tendean, Jakarta Selatan, Senin, 11 Desember 2023.

ANDIKA DWI | MELYNDA DWI PUSPITA | TIM TEMPO

Pilihan Editor: DEN Sebut Program Kompor Listrik akan Dilanjutkan, Sasar Masyarakat Golongan Menengah ke Atas

Berita terkait

Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

2 jam lalu

Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

Partai Gerindra Kabupaten Bogor membuka pintu koalisi dengan partai politik lain di Pilkada 2024, termasuk dengan PKS.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Ketua Baleg Sebut Tak Mungkin Presiden Minta Pendapat DPR Membentuk Kabinet

3 jam lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Ketua Baleg Sebut Tak Mungkin Presiden Minta Pendapat DPR Membentuk Kabinet

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengatakan tak mungkin presiden membentuk kabinet atas persetujuan DPR saat membahas revisi UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

3 jam lalu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

Prabowo mengatakan Indonesia bisa dengan mudah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam 2-3 tahun mendatang.

Baca Selengkapnya

Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

9 jam lalu

Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

Revisi UU Kementerian Negara dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bakal bergulir di DPR ini jadi sorotan. Kenapa jadi sorotan?

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Nahdlatul Wathan Dukung Prabowo-Gibran, Pernah Gelar Deklarasi dengan 100 Ribu Santri

11 jam lalu

Kilas Balik Nahdlatul Wathan Dukung Prabowo-Gibran, Pernah Gelar Deklarasi dengan 100 Ribu Santri

Nahdlatul Wathan (NW) baru-baru ini menyatakan komitmennya untuk membangun ekosistem Islam di IKN, diketahui organisasi tersebut memang sudah gamblang mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

14 jam lalu

Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

Berita terpopuler 14 Mei 2024 dimulai dari kontroversi yang timbul usai Presiden Jokowi menghapus sistem kelas dalam pelayanan BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

DPR Segera Bahas Revisi UU Kementerian Negara di Tingkat Panja

22 jam lalu

DPR Segera Bahas Revisi UU Kementerian Negara di Tingkat Panja

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan pembahasan revisi UU Kementerian Negara akan segera dibawa ke tingkat panitia kerja.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara di Tengah Isu Prabowo Mau Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg DPR: Kebetulan Saja

22 jam lalu

Revisi UU Kementerian Negara di Tengah Isu Prabowo Mau Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg DPR: Kebetulan Saja

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyebut pembahasan revisi UU Kementerian Negara di tengah isu penambahan menteri kabinet Prabowo cuma kebetulan.

Baca Selengkapnya

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

23 jam lalu

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

Pemerintah menetapkan 16 PSN baru pada 2024 yang akan diteruskan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sektor apa yang akan mendominasi?

Baca Selengkapnya

DPR Mulai Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Jumlah Menteri Diusulkan Sesuai Kebutuhan Presiden

1 hari lalu

DPR Mulai Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Jumlah Menteri Diusulkan Sesuai Kebutuhan Presiden

Dalam usulan revisi itu, disebutkan bahwa jumlah kementerian diatur dalam pasal 15 UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya