Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ekonom Ini Sebut Indonesia Bisa Sulit Dapat Pinjaman Baru dan Investasi jika Sri Mulyani Mundur

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan ekonomi Indonesia akan terdampak jika Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mundur dari jabatannya. Pasalnya, selama ini Indonesia mendapat kepercayaan dari internasional berkat kredibilitas tinggi Sri Mulyani.

Walhasil, kata Bhima, jika Sri Mulyani benar-benar mundur seperti isu yang bertiup kencang saat ini, kepercayaan investor hingga kreditor terhadap Indonesia bisa anjlok.

"Konsekuensinya, kita akan susah dapat pinjaman baru dan kerja sama investasi," kata Bhima kepada Tempo, Kamis, 14 Januari 2024. "Proyek bisa terganggu. Investor akan beralih ke negara lain yang punya kredibilitas ekonomi."

Kendati begitu, Bhima menilai keputusan Sri Mulyani bila benar-benar mundur dari kursi Menteri Keuangan sebagai keputusan yang tepat. "Kalau Sri Mulyani bertahan sampai periode Jokowi selesai, kredibilitasnya justru dipertanyakan."

Sebab, menurut Bhima, situasi pemerintahan Presiden Jokowi saat ini justru membahayakan ekonomi Indonesia. Apalagi ada sejumlah skandal, salah satunya adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia calon wakil presiden (cawapres). 

Seperti diketahui, putusan yang diketok Ketua MK Anwar Usman membuat sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang masih berusia 36 tahun bisa maju menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Putusan itu juga ditengarai ada konflik kepentingan lantaran Anwar Usman merupakan saudara ipar Jokowi sekaligus paman Gibran.

"Di era Jokowi, tingkat korupsi juga tinggi. Kemarin, PPATK melaporkan 36 persen dana proyek strategis nasional masuk rekening pribadi," kata Bhima. 

Dengan mundurnya Sri Mulyani, Bhima berharap Presiden Jokowi bisa sadar bahwa situasi pemerintahannya saat ini justru membahayakan ekonomi dalam jangka panjang. Selain itu, ia berharap Presiden Jokowi sadar bahwa pentingnya seorang menteri non-politisi dalam menjaga kepercayaan internasional terhadap Indonesia.

"Tanpa Sri Mulyani, sebenarnya ekonomi Indonesia sangat rapuh," ujar Bhima. 

Sebelumnya, isu Sri Mulyani mundur dari jajaran Menteri Jokowi disampaikan ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri. "Saya dengar Bu Sri Mulyani yang paling siap untuk mundur," ujar Faisal dalam acara Political Economic Outlook 2024 yang diunggah di akun YouTube Progresif Idn pada Senin, 15 Januari 2024.

Faisal juga mengajak masyarakat untuk membujuk mantan Managing Director World Bank itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan menteri-menteri lain untuk mundur dari kabinet Jokowi. Ihwalnya, dia menilai kinerja pemerintahan Jokowi buruk. Ia berujar, mundurnya sejumlah menteri bisa sangat berdampak. "Efeknya akan dahsyat," tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memastikan bahwa kabinet akan tetap solid membantu Kepala Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan hingga akhir masa jabatan. Ia pun meminta wartawan menanyakan kepada pihak-pihak yang melontarkan isu sejumlah menteri akan mundur dari jabatannya.

"Terkait isu yang sengaja dilemparkan oleh beberapa pihak bahwa ada menteri yang siap mundur atau tidak nyaman dalam pemerintahan. Tanyakan saja ke pihak-pihak yang melontarkan isu tersebut," kata Ari di Jakarta, Kamis, 18 Januari 2024.



RIRI RAHAYU | ANTARA | AMELIA RAHIMA SARI

Pilihan Editor: Faisal Basri Bantah Bujuk Sri Mulyani untuk Mundur dari Kabinet Jokowi: 99 Persen Saya Yakin Dia Resah

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gibran Hadiri Halalbihalal Golkar Solo

25 menit lalu

Wapres terpilih yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara pembagian sepatu gratis untuk anak-anak sekolah tak mampu di SMKN 8 Solo, Jawa Tengah, Jumat, 26 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Hadiri Halalbihalal Golkar Solo

"Ya semuanya teman, halalbihalal yo ditekani kabeh (ya didatangi semua)," ujar Gibran.


Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

11 jam lalu

Menkominfo Budi Arie Setiadi. - (PeyHS)
Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.


Akhir Politik Jokowi di PDIP

17 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.


Halalbihalal PKS, Prabowo dan Gibran Tak Hadir

21 jam lalu

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar halalbihalal di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Sabtu, 27 April 2024. Sejumlah pimpinan partai politik hadir dan lembaga negara hadir dalam acara ini. Tempo/Yohanes Maharso
Halalbihalal PKS, Prabowo dan Gibran Tak Hadir

PKS menggelar halalbihalal di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Sabtu, 27 April 2024.


Deretan Komentar Mengenai Kabinet Prabowo-Gibran

21 jam lalu

Deretan Komentar Mengenai Kabinet Prabowo-Gibran

Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia berharap partai berlambang beringin ini mendapat tempat dalam kabinet Prabowo-Gibran


Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

22 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ditemui di kediaman Calon Presiden Prabowo Subianto, Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.


Proyek IKN Tetap Jadi Prioritas Prabowo-Gibran, TKN Pastikan 8 Program Unggulan Masuk RAPBN 2025

1 hari lalu

Proyek IKN Tetap Jadi Prioritas Prabowo-Gibran, TKN Pastikan 8 Program Unggulan Masuk RAPBN 2025

Proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap menjadi prioritas dalam RAPBN 2025 ketika pemerintahan Prabowo-Gibran resmi berjalan.


Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

1 hari lalu

Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep dalam konferensi pers penutupan pembekalan anggota legislatif terpilih PSI di Hotel Aryaduta, Menteng, Jumat, 26 April 2024. Dok. PSI
Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.


1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

1 hari lalu

Ilustrasi ruang perawatan di rumah sakit.
1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.


Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

1 hari lalu

Ilustrasi Minyak Goreng. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/YU
Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

Isy Karim mengatakan Kemendag akan memperjuangkan utang selisih harga minyak goreng yang tersendat sejak awal 2022.