Impor LPG 5,5 Juta Ton per Tahun, Menteri ESDM: Padahal Punya Gas Berlebih Diekspor

Jumat, 22 Desember 2023 14:12 WIB

Perwira Pertamina memeriksa LPG Production Booster System di Badak LNG, Bontang, Kalimantan Timur, Selasa, 6 Desember 2022. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyatakan bahwa penemuan teknologi LPG Production Booster System dapat memberikan harapan bahwa Indonesia bisa menghasilkan tambahan produksi LPG nasional, yang secara otomatis dapat mengurangi impor LPG, sehingga diproyeksi terdapat penambahan produksi LPG sebesar 1,56 juta M3 atau 780.000 Metrik Ton selama periode 2022-2027. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Arifin Tasrif mengatakan hingga saat ini Indonesia masih impor liquefied petroleum gas (LPG). Bahkan, kata dia, impornya mencapai lebih dari 5,5 juta ton per tahun dan terus meningkat.

“Sementara kita memiliki gas berlebih yang diekspor dan kecenderungan produksi dalam negeri akan bertambah,” ujar Arifin dalam acara Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024 yang disiarkan langsung di akun YouTube Kementerian Perekonomian pada Jumat, 22 Desember 2023.

Bahkan, Arifin melanjutkan, Indonesia memiliki temuan-temuan baru lagi yang bisa mempercepat produksinya. Untuk itu, kata Arifin, transmisi gas perlu dibangun untuk menggantikan LPG dan bisa masuk ke rumah tangga, restoran, hingga hotel. “Ini juga aspek keamanan energi dalam negeri yang harus bisa ditumbuhkembangkan,” ucap dia.

Selain ketergantungan impor, masalah lain pada LPG juga pernah diungkap anggota Komisi VII DPR Mulyanto. Dia meminta pemerintah harus menata ulang ekosistem industri LPG. Musababnya, industri minyak dan gas (migas) diduga masih dikuasai oleh mafia.

"Pemerintah tidak boleh kalah dari mafia impor atau mafia migas," kata Mulyanto melalui keterangan resminya, Ahad, 5 November 2023.

Advertising
Advertising

Selanjutnya: Pernyataan Mulyanto itu sejalan dengan temuan lapangan....

<!--more-->

Pernyataan Mulyanto itu sejalan dengan temuan lapangan migas baru yang diungkapkan Kementerian ESDM belum lama ini. Menurut Mulyanto, temuan itu mengindikasikan selama ini mafia masih menguasai industri migas.

"Pertanyaannya, kenapa baru sekarang pemerintah memetakan potensi LPG tersebut. Harusnya dari dulu. Ini mengindikasikan bahwa mafia impor migas memang eksis dan membuat pemerintah tidak berdaya," kata Mulyanto.

Politikus PKS itu pun meminta pemerintah membuat perencanaan guna mengelola 12 lapangan migas yang baru ditemukan itu. "Terkait adanya temuan 12 lapangan sumber LPG baru dengan total potensi produksi sebesar 1,2 juta ton, saya minta pemerintah segera membuat perencanaan pengelolaan secara terpadu," kata Mulyanto

Mulyanto mengatakan, temuan itu menggembirakan karena dapat menekan angka impor gas setiap tahun. "Pemerintah diminta untuk memaksimalkan peran SKK Migas, Pertamina, dan perusahaan-perusahaan negara lainnya untuk mengelola ladang tersebut," kata Mulyanto.

Dia mengatakan, prioritas itu perlu dilakukan agar setiap gas yang dihasilkan dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. "Ini temuan yang sangat menarik. Pasar domestiknya sudah jelas. Dengan kejelasan ini, tentunya Investor yang tertarik juga akan banyak. Asal pemerintah memberi kemudahan dan insentif dalam pengusahaannya," kata Mulyanto

Mulyanto menuturkan, dengan temuan LPG tersebut, maka Indonesia dapat mengurangi impor LPG, sekaligus dapat menekan defisit perdagangan migas. "Kita akan untung dua kali lipat. Karena produksi domestik meningkat, tenaga kerja yang terserap bertambah, sekaligus dapat menurunkan defisit perdagangan migas," jelasnya.

MOH KHORY ALFARIZI | ADE RIDWAN YANDWIPUTRA

Pilihan Editor: Jokowi Pastikan RI Impor Beras 3 Ton dari India dan Thailand: Rasa Aman Kita Dapat

Berita terkait

Askolani Paparkan Peran Bea Cukai bagi Perekonomian di Tengah Kisruh Barang Impor

3 jam lalu

Askolani Paparkan Peran Bea Cukai bagi Perekonomian di Tengah Kisruh Barang Impor

Askolani memaparkan bagaimana capaian pengawasan dan penindakan dilakukan oleh lembaganya selama ini.

Baca Selengkapnya

Profil dan Kekayaan Pejabat Bea Cukai yang Sedang Disorot Imbas Penindakan Barang Impor

5 jam lalu

Profil dan Kekayaan Pejabat Bea Cukai yang Sedang Disorot Imbas Penindakan Barang Impor

Askolani dilantik menjadi Dirjen Bea Cukai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Maret 2021.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

7 jam lalu

Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

Sri Mulyani juga menyampaikan tantangan Bea Cukai di era pesatnya perkembangan teknologi.

Baca Selengkapnya

Anak Usaha Petronas Perpanjang Kontrak WK Ketapang dan Bobara, Total Komitmen Eksplorasi US$ 6,92 Juta

17 jam lalu

Anak Usaha Petronas Perpanjang Kontrak WK Ketapang dan Bobara, Total Komitmen Eksplorasi US$ 6,92 Juta

Perusahaan migas PC Ketapang II Ltd, anak usaha Petronas teken kontrak perpanjangan untuk WK Ketapang dan WK Bobara

Baca Selengkapnya

Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

1 hari lalu

Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

Bea Cukai terus menuai kecaman publik karena dianggap berkinerja buruk. Sri Mulyani belum berhasil menangani. Kini Jokowi turun tangan.

Baca Selengkapnya

Kementerian ESDM Buka Lelang 5 Wilayah Kerja Migas pada 2024

1 hari lalu

Kementerian ESDM Buka Lelang 5 Wilayah Kerja Migas pada 2024

Kementerian ESDM membuka penawaran sebanyak lima wilayah kerja minyak dan gas (migas) pada lelang Wilayah Kerja (WK) Migas Tahap I Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Tingkat Perekonomian Indonesia Turun, Ada Dampak dari Perlambatan di Cina

1 hari lalu

Tingkat Perekonomian Indonesia Turun, Ada Dampak dari Perlambatan di Cina

Perlambatan perekonomian di Cina memberi dampak ke Indonesia. Sebab sasaran pasar terbesar untuk kegiatan ekspor komoditas alam berada di Cina

Baca Selengkapnya

Jokowi akan Gelar Rapat Khusus Bereskan Segudang Masalah Bea Cukai

1 hari lalu

Jokowi akan Gelar Rapat Khusus Bereskan Segudang Masalah Bea Cukai

Bea Cukai saat ini tengah ramai disorot imbas beragam masalah penindakan barang impor.

Baca Selengkapnya

Ramai Peti Jenazah Kena Bea Masuk 30 Persen, Kemenkeu: Tak Ada Penetapan Pungutan

3 hari lalu

Ramai Peti Jenazah Kena Bea Masuk 30 Persen, Kemenkeu: Tak Ada Penetapan Pungutan

Kementerian Keuangan memastikan peti jenazah tidak termasuk dalam barang yang dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor

Baca Selengkapnya

Respons Airlangga soal Kursi Menteri ESDM Jadi Rebutan Golkar dan PAN

4 hari lalu

Respons Airlangga soal Kursi Menteri ESDM Jadi Rebutan Golkar dan PAN

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menanggapi soal kursi Menteri ESDM di Kabinet Prabowo-Gibran yang disebut-sebut jadi rebutan partainya dan PAN.

Baca Selengkapnya