TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia mendapatkan dukungan dana hibah sebesar 27,2 juta poundsterling atau Rp 512 miliar dari Pemerintah Inggirs untuk Pembangunan Rendah Karbon (PRK) atau Low Carbon Development Initiative (LCDI).

Hibah itu diberikan melalui United Kingdom – Foreign Commonwealth and Development Office (UK-FCDO) dalam penandatanganan Technical Agreement Program Insiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK) atau Low Carbon Development Initiative atau LCDI Phase 2.

Dalam pemberian hibah tersebut Menteri Inggris untuk Indo-Pasifik Anne-Marie Trevelyan mendukung Pembangunan Rendah Karbon Indonesia. Menurutnya, perekonomian maupun inovasi Indonesia yang berkembang pesat memberikan peluang yang lebih besar bagi kedua negara untuk bekerja sama, mulai dari perdagangan dan investasi hingga kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon akan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berkelanjutan dan memiliki ketahanan terhadap dampak perubahan iklim serta memberikan manfaat bagi masyarakat di Inggris, Indonesia, dan seluruh Indo-Pasifik,” tutur Trevelyan dalam Penandatangan Technical Agreement Hibah Low Carbon Development Initiative Programme antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris, di Kantor Bappenas, Jakarta pada Senin, 2 Oktober 2023.

Namun apa yang dimaksud dengan Program Insiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK) atau Low Carbon Development Initiative atau LCDI? LCDI adalah platform pengembangan baru untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui aktivitas dengan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca yang rendah serta mengurangi penggunaan sumber daya alam. Pembangunan Rendah Karbon memiliki tujuan Sustainable Develoment Goals (SDGs) ke 13 atau Aksi Perubahan Iklim sebagai dasar utama mendukung SDGs.

Proyek Pembangunan Rendah Karbon merupakan inisiatif kegiatan aksi penurunan emisi Gas Rumah Kaca dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca yang secara lansung memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi dan sosial masyarakt melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Protek ini mencakup lingkup sektor kehutanan, pertanian, energo, transportasi, limbah dan blue carbon sesuai dengan sektor prioritas Pembangunan Rendah Karbon.

Pembangunan Rendah Karbon dilaksanakan pembangunannya oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sejak tahun 2010. Sejak 2010 hingga 2019, beberapa proyek percontohan Pembangunan Rendah Karbon melalui Dana Perwaluan Perubahan Iklim Indonesia atau Indonesia Climate Change Teust Fun tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Selanjutnya: Sejak 2020, pembangunan proyek Pembangunan Rendah Karbon....

<!--more-->

Sejak 2020, pembangunan proyek Pembangunan Rendah Karbon diutamakan pada provinsi yang telah melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri PPN dengan Gubernur tentang perencanaan Pembangunan Rendah Karbon. Ada tujuh provinsi prioritas yang melakukan implementasi Pembangunan Rendah Karbon, yaitu Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Papua, Papua Barat, Riau, dan Bali.

Ada tujuh proyek Impementasi yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam Pembangunan Rendah Karbon, antara lain pemanfaatan biogas untuk pasokan energi rumah tangga, rehabilitasi hulu DAS berbasis masyarakat, sert konservasi ekosistem nipah dan hutan penyangga bagian timur suaka margasatwa Sungai Lamandau sebagai kawasan pencadangan hutan kemasyarakatan.

Saat ini, Program kerja sama Pembangunan Rendah Karbon tahap ke 2 diharapkan dapat memperkuat perencanaan dan penerapan ekonomi hijau di Indonesia melalui Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan iklim, sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dan mendukung pencapaian target net-zero emissions pada 2060 atau lebih cepat.

“Untuk itu transformasi ekonomi diperlukan, yakni melalui ekonomi hijau yang menempatkan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim sebagai tulang punggung dari jalan pembangunan kita,” kata Menteri PPN dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menerangkan bahwa krisis iklim, polusi yang meningkat, hingga hilangnya keanekaragaman hayati menjadi salah satu tantangan yang Indonesia hadapi dalam masalah pembangunan.

Lebih lanjut, Suharso menerangkan bahwa krisis dan ekosistem di Indonesia adalah suatu hal yang saling terhubung, terlebih krisis juga menjadi ancaman dalam pencapaian target Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

AKHMAD RIYADH

Pilihan Editor: Ini Kata OJK Soal Evaluasi Perdagangan Bursa Karbon