TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan (PMMK) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Amich Alhumami memperkirakan program makan siang gratis akan disalurkan sebanyak 3-5 kali dalam seminggu. Program itu nantinya akan mulai berjalan pada tahun 2025. "Kami sudah membuat simulasinya, tapi kami masih menghitung anggaran," kata Amich kepada Tempo saat ditemui di kantornya, Selasa, 7 Mei 2024.
Amich menyampaikan, penyaluran makan siang gratis hanya dilakukan selama hari sekolah. Menurut Amich, selama hari libur, termasuk musim liburan semester maupun hari raya, siswa tidak mendapatkan makan siang gratis.
Pejabat eselon I itu juga menyebut bahwa pemerintah telah menganggarkan makan siang gratis Rp 20-21 ribu per anak. Menu makanan yang akan dinikmati itu nantinya akan bervariasi dan mempertimbangkan kandungan gizi. "Yang sekarang menjadi isu adalah teknis pelaksanaan dan keamanan makanannya," ujarnya.
Amich Alhumami. kemenag.go.id
Lebih lanjut, Amich menyebut program makan siang gratis akan menyasar anak di tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), dan pesantren yang setingkat. Dia memastikan program unggulan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto itu akan mulai berjalan tahun depan. "Anak-anak di kelompok usia sekolah itu paling membutuhkan asupan gizi. Mereka membutuhkan fondasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya," ucapnya.
Sebelumnya, Prabowo menyebut punya rencana besar yang diberi nama strategi transformasi bangsa. Salah satu proyek strategis ini adalah memberi makanan bergizi untuk seluruh anak-anak di Indonesia. Prabowo menilai program tersebut akan mampu menekan dan mengatasi anak kurang gizi atau stunting.
Menurut Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, program makan siang gratis akan menghabiskan kira-kira Rp 450 triliun untuk satu tahun. Nilai tersebut setara dengan 14 persen dari total APBN. Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan bantuan makan siang gratis itu akan menyerap Rp 185,2 triliun, yakni 5,6 persen dari total APBN. Kedua hitungan ini masih lebih mahal dari anggaran yang diberikan untuk Dana BOS dan dana serupa lainnya dalam APBN tahun ini.
