TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Ki Darmaningtyas menilai subsidi tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kurang tepat. Soal rencana subsidi tiket kereta cepat itu diungkap oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi setelah menjajal LRT Jabodebek pada Kamis, 10 Agustus 2023.

“Kereta cepat itu bukan kebutuhan sehari-hari sehingga kurang tepat bila harus disubsidi,” ujar Darmaningtyas saat dihubungi pada Selasa, 15 Agustus 2023.

Menurut dia, proyek yang digarap PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) itu sejak awal dirancang murni bisnis dan tidak ada intervensi dari negara. Sehingga rencana pemberian subsidi terhadap tiket kereta itu harus dipertimbangkan lagi.

Darmaningtyas menyarankan subsidi tersebut dialihkan saja ke angkutan umum di semua kota di Indonesia. Termasuk angkutan pedesaan agar masyarakat bisa berpindah dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

“Sehingga dapat menghemat biaya transportasi dan subsidi BBM,” tutur Darmaningtyas.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan soal subsidi itu setelah menjajal LRT Jabodebek. Menurut dia, subsidi diberikan agar sama dengan moda transportasi massal lainnya.

"Baik yang namanya kereta bandara, TransJakarta, KRL, kereta api, LRT, MRT, baik yang namanya Kereta Cepat, semuanya harus ada subsidinya," ujar Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Agustus 2023.

Kerugian kemacetan di Jabodetabek dan Bandung Rp 100 triliun per tahun

<!--more-->

Menurut Jokowi, subsidi diperlukan agar tarif transportasi massal terjangkau dan mampu menarik minat masyarakat. Soal besaran subsidi yang akan diberikan untuk LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

"Biar dihitung nanti secara teknis. Masa presiden disuruh ngitung-ngitung seperti itu," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, kerugian masyarakat akibat kemacetan di Jabodetabek dan Bandung mencapai Rp 100 triliun per tahun. Oleh karena itu, Jokowi berharap masyarakat dapat berpindah dari moda transportasi pribadi menjadi transportasi umum seperti LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Setiap tahun, loh, rugi kita hampir Rp 100 triliun. Ini harus segera diatasi karena secara makro ekonomi negara kita besar sekali. Bahwa harus ada subsidi itu, ya itu kewajiban pemerintah, kewajiban negara," kata Jokowi.

Belakangan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan subsidi itu dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI. Hal itu berbeda dengan subsidi yang diberikan kepada LRT Jakarta dan mass rapid transit atau MRT Jakarta.

Contohnya, MRT Jakarta tarifnya Rp 15 ribu, sebenarnya angka finansialnya hampir dua kali lipat, sama juga dengan LRT.

“Untuk KCJB sama-sama kita memberikan PMN kepada KAI, KAI melaksanakan. Berarti beban bunga yang mesti ditanggung kan jadi for free dan dia dapatkan cashflow, bila digabungkan jadi satu bagian daripada ‘subsidi’ oleh pemerintah,” ujar dia dalam wawancara bersama Reuters dikutip pada Sabtu, 12 Agustus 2023.

Budi Karya menjelaskan bahwa PMN itu sudah ditetapkan sekitar 3-4 bulan lalu. Soal angkanya, dia mengaku tidak mengetahui secara jelas. Yang penting, kata dia, dengan adanya subsidi harga tiket sepur kilat itu bisa turun. “Iya (bisa turun),” ucap dia.

MOH KHORY ALFARIZI | CAESAR AKBAR | REUTERS

Pilihan editor: MTI Ungkap Subsidi Tepat untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bukan Tiket