TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana menilai pemberian subsidi untuk tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kurang tepat. Dia menyarankan pemerintah bisa tetap memberikan dukungan financial dalam bentuk lain.
“Apa itu support financialnya? Ya berarti melalui induk perusahaannya tetap memberikan suntikan dalam bentuk penyertaan modal negara misalnya,” ujar dia saat dihubungi pada Selasa, 15 Agustus 2023.
Selain itu, Aditya melanjutkan, bentuk dukungan lainnya bisa saja pemerintah membantu agar bank dari badan usaha milik negara (BUMN) bisa memberikan pinjaman ke PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dengan suku bunga yang lebih lunak. Lainnya, bisa juga diberikan konsesi yang lebih panjang, misalnya dari 50 tahun menjadi 80 tahun atau lebih panjang.
“Supaya tingkat pengembaliannya lebih panjang utang-utangnya,” tutur Aditya.
Instrumen dukungan lainnya, bisa juga pemerintah membantu mempermudah melakukan pengadaan lahan KCIC untuk perluasan stasiun agar dibangun area komersial. Termasuk juga masalah perizinan yang dipermudah oleh pemerintah dalam pengembangan usahanya.
Bentuk lainnya, Aditya melanjutkan, bisa juga dari sisi listriknya, di mana kereta cepat itu bertenaga setrum. Listrik ini bisa saja diberikan tarif khusus. Misalnya selama 10 tahun—karena masih awal pengenalan kereta cepat kepada masyarakat—bisa didiskon 10-20 persen.
KCJB menggunakan pita frekuensi milik Telkomsel
