Selain itu, dukungan juga bisa diberikan melalui harga biaya sewa pita frekuensi global system mobile (GSM) untuk operasional kereta cepat. Misalnya, Aditya mencontohkan, KCJB menggunakan pita frekuensi milik Telkomsel, pemerintah bisa membantu dari sisi kerja sama khusus agar biaya sewanya lebih murah. “Bukan gratis lho ya,” ucap Aditya.
Dia menilai, jika subsidi diberikan dalam bentuk tiket kereta cepat, maka tidak adil. Karena bisa memicu protes dari penumpang moda transportasi lain seperti Kereta Api Parahyangan, travel, dan lainnya karena merasa tidak mendapatkan subsidi. “Apa bedanya, sama-sama publik transportasi, pelat kuning juga,” tutur dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan soal subsidi itu setelah menjajal LRT Jabodebek. Menurut dia, subsidi diberikan agar sama dengan moda transportasi massal lainnya.
"Baik yang namanya kereta bandara, TransJakarta, KRL, kereta api, LRT, MRT, baik yang namanya Kereta Cepat, semuanya harus ada subsidinya," ujar Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Agustus 2023.
Menurut Jokowi, subsidi diperlukan agar tarif transportasi massal terjangkau dan mampu menarik minat masyarakat. Soal besaran subsidi yang akan diberikan untuk LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
Kerugian masyarakat akibat kemacetan di Jabodetabek