Alasan Jokowi Subsidi Tiket Kereta Cepat Jakarta Bandung Pakai APBN
Reporter
Andika Dwi
Editor
Ali Akhmad Noor Hidayat
Senin, 14 Agustus 2023 15:49 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberi subsidi ke sejumlah moda transportasi massal. Mulai dari Transjakarta, KRL, kereta api, hingga yang terbaru Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Hal ini dilakukan agar subsidi tersebut merata dan sama dengan moda transportasi massal lainnya.
“Baik yang namanya kereta bandara, TransJakarta, KRL, kereta api, LRT, MRT, baik yang namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya," ujar Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Agustus 2023.
Sayangnya, rencana subsidi yang akan diberikan kepada Kereta Cepat Jakarta-Bandung justru menuai beragam pro kontra. Bahkan, Guru besar transportasi dari Universitas Indonesia Sutanto Soehodho mengatakan bila subsidi menjadi layak bila berbasis pada layanan kelas ekonomi yang membantu masyarakat golongan menengah ke bawah atau masyarakat miskin.
Sutanto mengakui, memang subsidi pemerintah untuk angkutan publik tentu tujuannya membantu masyarakat sebagai pengguna yang tidak dapat menjangkau tarif kenyataan. Sehingga diturunkan dari biaya investasi, operasi, dan perawatan.
“Jadi sebelum bicara mengenai berapa lama harus disubsidi, lebih relevan melihat kelayakan subsidi itu sendiri. Jika subsidi KCJB hanya didasari dengan promosi, maka jangan-jangan subsidinya menjadi tanpa batas waktu,” uajr Sutanto saat dihubungi pada Jumat, 11 Agustus 2023.
Dalam laporan Koran Tempo, "Salah Arah Subsidi Tiket Kereta Cepat" , tarif tiket kereta cepat mempertegas kekeliruan demi kekeliruan pemerintah dalam merencanakan serta mengerjakan proyek tersebut.
Pada awal perencanaan pembangunan, Jokowi menyebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebagai proyek murni bisnis dan tak akan menggunakan dana dari APBN. Namun, pada September 2021, Jokowi menyetujui suntikan dana APBN untuk megaproyek ini dengan menandatangani Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021.
Alasan Jokowi subsidi tiket kereta cepat pakai APBN
<!--more-->
Sejauh ini, tak kurang dari Rp 7,3 triliun dana APBN sudah dikeluarkan untuk proyek kereta cepat. Usulan tarif awal dengan subsidi akan berlaku paling tidak tiga tahun. Artinya, selama itu APBN harus menanggung beban subsidi tiket kereta cepat.
Lantas, apa sebenarnya alasan Jokowi subsidi tiket kereta cepat pakai APBN? Simak rangkuman informasinya berikut ini.
Alasan Jokowi Subsidi Tiket Kereta Cepat
Jokowi sendiri mengatakan subsidi akan diberikan melalui Public Service Obligation (PSO). Pemberian subsidi ini dimaksudkan untuk meringankan harga tiket moda transportasi yang dibebankan kepada konsumen. Dengan begitu, masyarakat diharapkan dapat berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi massal.
Oleh karena itu, subsidi ini diperlukan agar tarif transportasi massal dapat terjangkau dan mampu menarik minat masyarakat. Adapun soal besaran subsidi yang akan diberikan untuk LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya.
“Biar dihitung nanti secara teknis. Masa presiden disuruh ngitung-ngitung seperti itu,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi, kerugian masyarakat akibat kemacetan di Jabodetabek dan Bandung mencapai Rp 100 triliun per tahun. Oleh karena itu, Jokowi berharap masyarakat dapat berpindah dari moda transportasi pribadi menjadi transportasi umum seperti LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
“Setiap tahun loh, rugi kita hampir Rp100 triliun. Ini harus segera diatasi karena secara makro ekonomi negara kita besar sekali. Bahwa harus ada subsidi itu, ya itu kewajiban pemerintah, kewajiban negara,” kata Jokowi.
Tanggapan Menhub Budi Karya
<!--more-->
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo terkait pemberian subsidi tarif untuk tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Dia mengatakan bahwa subsidi itu dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Hal itu berbeda dengan subsidi yang diberikan kepada LRT Jakarta dan mass rapid transit atau MRT Jakarta. Contohnya, MRT Jakarta tarifnya Rp 15 ribu, sebenarnya angka finansialnya hampir dua kali lipat, sama juga dengan LRT.
“Untuk KCJB sama-sama kami memberikan PMN kepada KAI, KAI melaksanakan. Berarti beban bunga yang mesti ditanggung kan jadi for free dan KAI dapatkan cashflow. Bila digabungkan jadi satu, itu bagian dari subsidi oleh pemerintah,” ujar Budi Karya dalam wawancara bersama Reuters dikutip pada Sabtu, 12 Agustus 2023.
Budi Karya menjelaskan bahwa PMN itu sudah ditetapkan sekitar 3-4 bulan lalu. Soal angkanya, Budi Karya mengaku tidak mengetahui secara jelas. Yang penting, kata dia, dengan adanya subsidi harga tiket sepur kilat itu bisa turun. “Iya (bisa turun),” ucap dia.
RADEN PUTRI | MOH KHORY ALFARIZI | ANTARA
Pilihan editor: Tiket Kereta Cepat Jakarta Bandung Rp 250 Ribu, Ini Perbandingannya dengan Kereta Api Biasa