TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan realisasi penyerapan belanja pemerintah pusat mencapai Rp 2.298,2 triliun atau tumbuh 0,8 persen. Menurut dia, angka tersebut lebih tinggi sedikit dari pagu anggaran tahun 2023.

“Ini karena kami memperkirakan banyak kementerian dan lembaga yang mengakseslerasi belanja di semester II. Terutama untuk infrastruktur, Ibu Kota Nusantara (IKN), pemilu, dan menjaga bansos tetap terjaga seperti perintah presiden,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Senin, 10 Juli 2023.

Tahun ini, pemerintah sudah menambahkan bantuan sosial atau bansos untuk tiga bulan dalam bentuk beras. Bahkan saat menjelang Lebaran 2023, pemerintah juga memberikan telur dan ayam. Sri Mulyani menilai hal ini menstabilkan harga telur dan ayam yang sempat mengalami penurunan menjelang Lebaran 2023.

Sementara untuk transfer ke daerah (TKD), Sri Mulyani memperkirakan mencapai Rp 825,4 triliun atau tumbuh 1,1 persen dari tahun lalu. Angka itu juga di atas pagu anggaran tahun ini. “Jadi untuk belanja pemerintah pusat dan untuk TKD, kami perkirakan realisasinya semua di atas 100 persen atau di atas pagu,” tutur Sri Mulyani.

Selanjutnya: Selain itu, bendahara negara ini juga....

<!--more-->

Selain itu, bendahara negara ini juga mengungkap beberapa hal yang akan dilaksanakan di semester II, seperti TKD pelaksanaan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang sudah dilakukan sejak semester I. Termasuk menerapkan dana alokasi umum (DAU) dengan persyaratan untuk pembayaran berdasarkan pelayanan pendidikan kesehatan dan pekerjaan umum.

Kemenkeu juga sudah mendapatkan estimasi untuk membentuk empat daerah otonomi baru. Yang pasti, kata Sri Mulyani, akan menaikkan belanja. Insentif fiskal juga akan diberikan untuk 62 daerah tertinggal agar mereka bisa mengejar. “Lalu, untuk dana desa, kami fokuskan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem,” ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga mengatakan Kemenkeu akan mulai melaksanakan dana bagi hasil sawit yang merupakan dana bagi hasil baru Rp 3,4 triliun yang dibayar di semester II. Ditambah, juga akan membayar insentif untuk daerah-daerah yang berprestasi dalam pengendalian inflasi, kemiskinan ekstrim, dan meningkatkan investasi dan pelaksanaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

“Ada Rp 3 triliun yang akan kami berikan sebagai hadiah atas prestasi daerah. Untuk insentif desa ada Rp 2 triliun yang akan kami bayarkan sebagai insentif, diukur dari perbaikan dan prestasi tata kelola di desa,” ujar Menkeu Sri Mulyani.

Pilihan Editor: Waspada Modus Pinjol Ilegal Terbaru Tawarkan Pekerjaan e-Commerce