TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah emiten tengah harus bersiap melunasi surat utang yang akan jatuh tempo pada semester II/2020. Yang paling dekat adalah PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. yang harus melunasi Obligasi II Telkom Tahun 2010 Seri B pada Senin, 6 Juli 2020 besok.

Surat utang Telkom tahun 2010 itu berjumlah pokok Rp1,99 triliun. Selain itu, BUMN bidang telekomunikasi ini juga memiliki total dua MTN yang akan jatuh tempo dengan nilai total Rp 496 miliar September 2020. Artinya, perseroan memiliki surat utang jatuh tempo hampir Rp 2,5 triliun.

VP Corporate Finance & Investor Relations PT Telkom, Andi Setiawan mengatakan telah mempersiapkan dana internal untuk melunasi obligasi dan MTN yang akan jatuh tempo. Pihaknya mengklaim likuiditas emiten berkode saham TLKM itu baik.

“Memang ada sedikit pengaruh akibat pandemi, khususnya di segmen enterprise. Namun, segmen lain yaitu mobile seluler dan consumer [Indihome] masih tetap baik,” jelasnya seperti dikutip Bisnis, Ahad 5 Juli 2020.

Dikutip dari keterangan yang disampaikan perseroan melalui laman keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat 3 Juli 2020 lalu, Telkom menyatakan kesiapannya melakukan pembayaran pokok Obligasi II Telkom Tahun 2020 Seri B.

“Kami telah mempersiapkan sumber dana pelunasan yang berasal dari dana internal perseroan,” tulis manajemen dalam surat yang ditandatangani oleh VP Corporate Finance & Investor Relation Andi Setiawan.

<!--more-->

Obligasi tersebut memiliki tingkat bunga tetap 10,2 persen per tahun dengan tanggal penerbitan 6 Juli 2010. Pembayaran kupon surat utang tersebut dilakukan setiap triwulan dengan wali amanat PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA). Adapun, hasil pemeringkatan PT Pefindo untuk obligasi tersebut adalah idAAA (Triple A) dengan outlook stabil.

Sebagai gambaran, Telkom mencatatkan pendapatan sebesar Rp 34,19 triliun sepanjang kuartal pertama tahun 2020. Perolehan tersebut menyusut 1,85 persen secara tahunan dibandingkan pendapatan perseroan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 34,84 triliun. Dari situ, laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas pemilik perseroan juga menurun 5,82 persen secara tahunan menjadi Rp5,82 triliun.

Sementara itu pada pos liabilitas, kewajiban Telkom terpantau membengkak 10,97 persen, dari yang semula Rp 103,95 triliun menjadi Rp 115,36 triliun. Pun, kewajiban tersebut terdiri atas liabilitas jangka pendek Rp 64,04 triliun dan liabilitas jangka panjang Rp 51,31 triliun.

Banyaknya utang BUMN yang segera jatuh tempo ini sebelumnya telah menjadi perhatian Bank Dunia. Bank Dunia menilai bahwa utang BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat, akan menjadi masalah baru dalam pengelolaan fiskal di Indonesia.

Dalam laporan yang bertajuk Spending for Better Results, Bank Dunia menyebut utang BUMN harus menjadi perhatian lantaran pemerintah Indonesia semakin bergantung kepada BUMN untuk proyek pembangunan infrastruktur. Selain itu, terdapat pula sejumlah penugasan lain berupa subsidi bahan bakar.

Ketergantungan pemerintah kepada BUMN itu membuat total utang BUMN non-finansial mencapai 6,5 persen dari PDB pada 2019. Total utang tersebut meningkat 1,5 poin persentase dari posisi pada 2017.

BISNIS