TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menilai, RAPBN 2025 yang disusun pada masa transisi akan mendapat banyak tekanan berat. Hal ini sekaligus akan menjadi ujian kredibilitas fiskal Indonesia di masa mendatang.
Menurut dia, setidaknya ada dua alasan yang menyebabkan tekanan itu.
Pertama, Yusuf menerangkan bahwa APBN transisi akan menanggung beban yang kian berat, di antaranya beban belanja terikat seperti belanja gaji, belanja barang dan pembayaran bunga utang.
Kedua, Yusuf memperingatkan kenaikan ruang fiskal dari rasio utang yang sangat terbatas. Dia menyebutkan, rasio utang usai pandemi pulih dengan cepat dari hanya 8,3 persen dari PDB pada 2020 menjadi 10,4 persen dari PDB pada 2022.
"Namun, kenaikan tax ratio yang signifikan ini banyak terbantu oleh kenaikan harga komoditas global, terutama batu bara dan sawit," ujar Yusuf dalam pesan tertulisnya kepada Tempo, Kamis, 25 April 2024.
Pada 2021 - 2022, Yusuf menjabarkan, tax ratio pulih dengan cepat, yaitu 9,1 persen dari PDB pada 2021 dan 10,4 persen dari PDB pada 2022. Tetapi, pada 2023 tax ratio turun menjadi 10,2 persen dari PDB dan pada 2024 diperkirakan berada di kisaran 10,0-10, persen dari PDB.
Yusuf menjelaskan, meski rasio utang 2025 ditargetkan akan mencapai kisaran 11-12 persen dari PDB, antara lain melalui rencana pendirian Badan Penerimaan Negara, namun target ini terlalu ambisius. Menurut dia, kenaikan tax ratio hingga 12 persen dari PDB dalam jangka pendek adalah terlalu sulit untuk dicapai dan karenanya menjadi tidak kredibel.
"Jika target tax ratio tidak tercapai, maka pembuatan utang baru berpotensi meningkat lebih tinggi," ucapnya.
Selain itu, dia juga mengingatkan soal proyek-proyek mercusuar warisan Presiden Jokowi seperti IKN dan PSN yang belum selesai. Ia turut menyinggung ihwal program populis Prabowo seperti program makan siang dan minum susu gratis yang juga masuk dalam RAPBN tersebut.
Hal tersebut disampaikan Yusuf ketika menanggapi rencana Presiden Jokowi membahas program yang diusung Prabowo-Gibran dalam RAPBN 2025. Pembahasan program di antaranya memang ditujukan agar APBN disusun secara kredibel dan berkelanjutan.
"Jika sejak awal APBN sudah disusun dengan memperhatikan aspirasi pemerintahan baru, hal itu lebih baik untuk memberi transparansi dan kepastian bagi perekonomian," kata Yusuf.
Pilihan Editor: Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok
