TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, Zulkifli Zaini mengatakan perseroan akan meminta penundaan pembayaran utang yang jatuh tempo tahun ini. Dia mengatakan saat ini akan meminta kepada bank untuk melakukan reprofiling utang.
"Reprofiling ke tahun berikutnya," kata Zulkifli dalam rapat virtual dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 22 April 2020.
Dia mengatakan perseroan juga melakukan pembicaraan mengenai kewajiban ke pemerintah. "Kami mohon kepada Kementerian Keuangan," ujarnya.
Sebelumnya Zulkifli Zaini mengatakan jumlah utang perseroan dalam valuta asing cukup besar. Saat ini jumlahnya terus membengkak seiring melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
"Jika rupiah melemah, maka jumlah utang kami meningkat dan kami sudah hitung," kata Zulkifli dalam rapat virtual dengan komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 16 April 2020. Jika rupiah melemah Rp 1.000 per dolar AS, maka utang PLN naik Rp 9 triliun dan bila rupiah melemah Rp 2.000, maka utang PLN naik Rp 18 triliun.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020, pemerintah mematok asumsi nilai tukar rupiah di level Rp 14.400 per dolar AS. Sementara dalam situs resmi Bank Indonesia hari ini, Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR, rupiah tercatat Rp 15.787 per dolar AS.
Kebutuhan valuta asing yang besar ini tak bisa dibendung, menurut Zulkifli, karena PLN tak bisa leluasa meminjam dari bank domestik setelah ada pembatasan maksimal pemberian kredit sebesar Rp 140 triliun. "Makanya kami pinjam di luar bank domestik. Sebanyak 70 persen dari utang PLN adalah dalam valas. Begitu rupiah lemah, maka utang naik," ujar dia.
Adapun total utang perusahaan per kuartal I 2019 mencapai Rp 394,2 triliun. Angka itu melonjak 1,7 persen dibanding posisi utang akhir 2018 yang sebesar Rp 387,44 triliun.
Sebanyak Rp 160,74 triliun dari total utang merupakan pinjaman yang diakumulasi sejak 2015. "Ini jauh lebih rendah dibandingkan tambahan penyerapan investasi sebesar Rp 334,7 triliun. Hal ini menunjukkan keuangan PLN yang sehat karena dapat memanfaatkan sumber pendanaan internal," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PLN Djoko Rahardjo Abumanan dalam rapat dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Kamis, 27 Juni 2019.
