TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Syafruddin, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, menandatangani Deklarasi Komitmen Bersama Pembangunan zona integritas Kawasan Bandara dan Pelabuhan Laut.

BACA: Bandara Ngloram Ditargetkan Beroperasi pada Akhir 2020

"Saya mengharapkan apa yang kita deklarasikan ini menjadi komitmen kita. Hari pendidikan ini, di mana kita berkomitmen mendidik diri kita, bangsa, saya berjanji agar deklarasi ini menjadi komitmen yang harus dilaksanakan," kata Budi Karya di Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis, 2 Mei 2019.

Budi membacakan deklarasi itu. Dalam deklarasi, dia mengatakan para pihak terkait berkomiten membangun zona integrasi. Pertama, mewujudkan tata kelola yang baik dan bersih dari KKN. Kedua, unit kerja yang berpredikat bebas korupsi dan birokrasi yang bersih. Ketiga, meningkatkan manajamen anti suap. "Keempat, mengacun pada sistem yang terintegrasi dengan proses bisnis," ujarnya.

BACA: Mulai 1 Mei, Pengantar Bebas Masuk Terminal 2 Bandara Soetta

Di lokasi yang sama Agus Rahardjo hal itu merupakan komitmen bersama untuk memperbaiki pusat layanan menjadi betul-betul bebas korupsi, birokasi yang bersih dan melayani. "Jadi peresmian itu tidak seketika langsung bagus secara periodik untuk perbaikan perbaikannya, di sana juga ada Kepala Kantor Staf Kepresidenan mendampingi, presiden, jadi nantinya info itu langsung ke sana," ujar Agus.

Agus yakin, dampaknya dari komitmen itu, akan ada perbaikan. Dan, kata dia, secara periodik akan dievaluasi untuk menambahkan kekurangan. Agus menilai kalau untuk membangun sistem informasi harus terintegrasi dengan berbagi instansi.

"Pak Menpan sudah menghitung ternyata pengeluaran IT setiap tahun Rp 21 triliun. Manfaatnya apa? Sementara, Pak Menpan hold dulu terigrasi atau tidak? Dengan silo (silo information system) tidak?" kata Agus.

Syafruddin juga menginginkan komitmen itu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurut dia dengan adanya efisiensi negara ini terlalu boros.

Dia berharap dengan pelayanan yang terpadu satu pintu, masyarakat tidak terobang ambing kemana-mana. Dan, kata Syafruddin, tidak meningkatkan biaya pada seluruh kementerian, badan, lembaga provinsi kabupaten dan kota.

"Kita bikin sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, itu sudah kita canangkan tahun lalu, itu akan kita lakukan pelan pelan, untuk silo silo kami akan hentikan anggarannya. Jadi tidak ada lagi membangun masing-masing kementerian," kata dia.

Adapun kementerian dan lembaga yang berparisipasi, yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian PAN RB, KPK, Kantor Staf Kepresidenan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian BUMN, TNI, Polri, BMKG dan lainnya.

Baca berita tentang Bandara lainnya di Tempo.co.