BPD Didorong Segera Melantai di BEI, Ini Alasannya
Reporter
Caesar Akbar
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Jumat, 26 Oktober 2018 10:36 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Bank Pembangunan Daerah atau BPD didorong untuk menjadi perusahaan terbuka. Upaya itu dipercaya bisa mendorong pertumbuhan perusahaan di daerah. "BPD punya peran penting merupakan motor perkembangan pembangunan, dunia usaha," ujar Direktur Bursa Efek Indonesia I Gede Nyoman Yetna di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat, 26 Oktober 2018.
Baca: Pilkada Serentak, PPATK Prediksi BPD Bisa Rugi Miliaran karena...
Nyoman mengatakan BPD kerap terbatas suntikan modal. Padahal, pembiayaan terus meningkat. Oleh karena itu, pasar modal dapat menjadi solusi terkait pembiayaan tersebut. "Saat ini ada 665 perusahaan tercatat memanfaatkan pendanaan di pasar modal, adapun 11 perusahaan tercatat merupakan BPD," ujar Nyoman. Total ada 27 BPD di Indonesia.
Ketua Asosiasi Pembangunan Bank Daerah Kresno Sediarsi mengatakan BPD kini dalam proses melakukan penguatan kelembagaan, permodalan, hingga good corporate government. "Caranya, dengan memperkuat permodalan lewat alternatif pasar modal, dengan demikian BPD punya pilihan yang lebih baik," ujarnya.
Kresno mengatakan langkah BPD menjadi perusahaan terbuka dapat berimbas kepada kemampuannya dalam memperdalam keuangan. Ia percaya apabila saham BPD dimiliki masyarakat, sistem keuangan di Indonesia akan lebih dalam dan kuat. "BPD kalau digabung bisa masuk lima besar bank di Indonesia," kata Kresno. Pasalnya, apabila dijumlahkan aset BPD bisa melampaui Rp 600 triliun.
Koordinator LJK Wilayah Timur pada Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV OJK Toto Zurianto mengatakan langkah menjadi perusahaan terbuka artinya BPD bertransformasi dari situasi tradisional menuju modern. "karena BPD akan dituntut memberikan transparansi seperti perusahaan lain, saya juga meyakini pembangunan sumber daya manusia adalah keharusan yang harus ditunjang," kata dia.
Di samping itu, Toto melihat Indonesia tahun ini membutuhkan Rp 5 ribu triliun untuk membangun infrastruktur. Sebesar 30 persen di antaranya memang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "Sekitar Rp 3.500 triliun tidak dibicarakan," tutur dia.
Baca: OJK: BPD Jadi Bank Terbesar Ketiga pada 2021
Oleh karena itu, Toto berpendapat upaya akselerasi BPD ke bursa menjadi langkah yang dibutuhkan untuk mendorong pembangunan di Indonesia.