Kembangkan Kapasitas, ISEI Dorong BPD Gandeng Bank BUMN

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Muliaman Hadad. REUTERS/Crack Palinggi

    Muliaman Hadad. REUTERS/Crack Palinggi

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Muliaman Hadad mendorong bank pembangunan daerah (BPD) mengambil sejumlah langkah terobosan untuk mengembangkan kapasitasnya. Salah satunya bekerja sama dengan bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Bank daerah memiliki potensi besar membuka akses kepada masyarakat daerah. Sejak dulu, kata Muliaman, sebetulnya bank pelat merah bisa membuka hubungan dengan bank di seluruh Indonesia lantaran jaringannya yang luas. "Keperluan memperbaiki BPD penting karena berada di garis depan," kata mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tersebut, Senin, 9 Oktober 2017.

    Baca: Aset Bank Pembangunan Daerah Mencapai Rp 446 Triliun

    Sejumlah kesenjangan terlihat di BPD, terlihat dari kualitas sumber daya manusia, model bisnis yang tidak berkembang, dan produk perbankan yang terbatas. Muliaman memperkirakan beberapa kesenjangan itu bisa diselesaikan melalui kerja sama kedua entitas itu. Di masa mendatang, bank daerah yang telah menggandeng BUMN bisa juga melantai di bursa saham agar menerapkan praktik-praktik good corporate governance.

    Kerja sama itu, menurut Muliaman, dirasa semakin perlu karena BPD belum banyak mempunyai kemampuan teknologi yang memadai. "Membuka akses layanan di desa terpencil perlu IT dan itu bisa dikerjasamakan dengan bank BUMN."

    Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo menyatakan permasalahan utama BPD adalah sumber daya manusia. "Masalahnya di pemegang sahamnya, terlalu banyak titip orang," ujarnya.

    Ridho mencontohkan selama ini perekrutan karyawan bank daerah terlalu mudah lantaran tidak melalui proses tes. "Mulai sekarang, harus tes dulu, dibenahi dari internal." Permasalahan lain adalah kerap ada intervensi pemerintah daerah padahal tidak memahami permasalahannya.

    Lebih jauh, kata Ridho, seharusnya BPD menjadi tulang punggung pembangunan daerah. Namun kenyataannya tidak seperti harapan. "Secara riil bank daerah belum mampu menjadi tuan rumah. Bank Lampung kini menempati peringkat ke-23 dari 26 BPD," tuturnya. Karena itu, sekarang dia bergegas melakukan pembenahan.

    Ridho mendorong kerja sama BPD dengan BUMN dilakukan untuk mendorong transfer pengetahuan dan budaya. Salah satu metodenya adalah pertukaran pegawai. Dengan demikian, dia yakin, bank daerah bakal lebih berkembang sesuai dengan tujuan awalnya. "Bank daerah harus direformasi. Apabila tidak, akan hancur."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.