Kurs Rupiah RAPBN 2019 Dipatok di Rp 15.000 per Dolar AS

Reporter

Editor

Selasa, 16 Oktober 2018 19:56 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) dan Gubernur BI Perry Warjiyo (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Mei 2018. Rapat kerja tersebut membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam RAPBN 2019. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah telah menyetujui asumsi dasar ekonomi makro untuk Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara atau RAPBN 2019. Salah satu yang disepakati adalah asumsi nilai tukar rupiah dipatok di level Rp 15 ribu per dolar AS.

Baca: Rupiah Terus Melemah, Ini Saran Dato Sri Tahir untuk Pengusaha

Hal itu disepakati dalam Rapat Badan Anggaran yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. "Kita setujui saja asumsi dasar ekonomi makro 2019, namun penentuan postur anggaran dilanjutkan besok jam 10," ujar ketua pimpinan rapat Badan Anggaran Said Abdullah, Selasa, 16 Oktober 2018.

Adapun rinciannya yaitu pertumbuhan ekonomi, 5,3 persen, inflasi 3,5 persen, tingkat bunga SPN 3 bulan 5,3 persen, nilai tukar rupiah Rp 15.000 per dolar AS, harga minyak mentah US$ 70 per barel, lifting minyak 775 ribu barel per hari dan lifting gas 1,25 juta barel per hari. Perubahan hanya terjadi pada nilai tukar rupiah yang sebelumnya sepakat mematok kurs sebesar Rp 14.500 per dolar AS.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan perubahan nilai tukar rupiah menjadi Rp 15.000 per dolar AS masih dianggap masuk akal. Ia menjelaskan rata-rata kurs 2018 masih berada di angka Rp 15.000 per dolar AS sampai akhir tahun. "Meski sekarang ada di Rp 15.200 kami masih anggap Rp 15.000 masih mencerminkan angka yang reasonable," ujar Sri Mulyani.

Advertising

Dengan adanya perubahan asumsi kurs, Sri Mulyani berujar akan ada peningkatan pendapatan negara sebesar Rp 10,3 triliun. Rinciannya, kata dia, adalah dengan kenaikan pemasukan PPh Minyak dan Gas sebesar Rp 2,2 triliun, serta kenaikan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 8,1 triliun.

Baca: Rupiah Diprediksi Melemah Karena Prospek Pertumbuhan Ekonomi Global

Di samping itu, belanja negara juga diperhitungkan naik Rp 10,9 triliun. Adapun rinciannya, kata Sri Mulyani, subsidi energi naik Rp 6,3 triliun, belanja lainnya naik Rp 2,6 triliun, dan dana bagi hasil meningkat Rp 2 triliun.

Simak berita menarik lainnya terkait rupiah hanya di Tempo.co.