TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan realisasi belanja untuk bantuan sosial atau Bansos dari Januari hingga Maret 2024. Dia mengatakan belanja Bansos mencapai Rp 43,3 triliun. Angka ini naik dibandingkan tahun lalu yang jumlahnya Rp 35,9 triliun.
"2023 itu eksekusi Bansos mulai Januari hingga Maret memang rendah," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya pada Jumat, 26 April 2024.
Penyebabnya karena pada masa itu, menurut Sri Mulyani, Kementerian Sosial sedang melakukan penyesuaian terhadap data terpadu kesejahteraan sosial atau TKS. Sehingga eksekusinya dan modalitas antara transfer ke Himbara maupun PT POS tertunda.
"Memang eksekusinya agak tertunda melewati Januari-Maret (2023)," kata dia.
Pada 2024, tutur Sri Mulyani, kembali dilakukan pembagian Bansos secara regular tanpa ada masalah soal data TKS maupun modalitas. Sehingga eksekusi penyaluran Bansos bisa dilakukan pada Januari hingga Maret.
Sri Mulyani menuturkan realisasi belanja Bansos Maret 2024 meningkat utamanya dipengaruhi oleh penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I, dan program kartu sembako. Serta adanya anomali realisasi yang rendah pada 2023 yang disebabkan penataan ulang kerja sama dengan lembaga penyalur.
Ia menyebutkan realisasi Bansos melalui Kementerian Sosial sebesar Rp 20,4. Ini terdiri dari penyaluran PKH bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako bagi 18,7 juta KPM.
Kemudian Bansos lewat Kementerian Kesehatan sebesar Rp 11,6 triliun. Dana tersebut disalurkan untuk bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau PBI JKN bagi 96,7 juta peserta.
Lalu lewat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebesar Rp9,9 triliun. Bantuan ini berupa PIP bagi 7,9 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 605,4 ribu mahasiswa. Serta bansos lewat Kementerian Agama Rp1,4 triliun untuk bantuan PIP bagi 1,5 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 37,1 ribu mahasiswa. Terakhir, lewat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp 34 miliar untuk pelaksanaan tanggap darurat bencana.
Pilihan Editor: TKN Prabowo-Gibran Klaim Siap Kolaborasi untuk RAPBN 2025 Jika Diminta Jokowi
