Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Revisi Permendag Soal Impor Berlaku Hari Ini, Mendag Zulhas Klaim Tidak Ada Masalah Lagi

image-gnews
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas usai melakukan kunjungan kerja ke area Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Senin, 6 Mei 2024. Tempo/Novali Panji
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas usai melakukan kunjungan kerja ke area Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Senin, 6 Mei 2024. Tempo/Novali Panji
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan atau Mendag Zulkifli Hasan mengatakan bahwa tidak menemukan lagi masalah atau polemik atas diberlakukannya revisi Peraturan Mendag atau Permendag Nomor 7 Tahun 2024, atas perubahan dari Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pengaturan Izin Impor.

Permendag Nomor 7 Tahun 2024 soal pengaturan impor ini berlaku hari ini, 6 Mei 2024, setelah pada 29 April 2024 undang-undangnya resmi disahkan.

Hal itu ia sampaikan saat mengunjungi area Bea dan Cukai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng. "Kami lihat pascarevisi Permendag 36, tidak ada soal lagi. Lancar," katanya di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Senin, 6 Mei 2024.

Dalam kunjungannya itu, ia juga sempat mengecek alur penerapan barang masuk dari tenaga kerja Indonesia atau TKI. "Tadi yang landing keluar kebanyakan dari Hongkong, Taiwan, Qatar atau dari negara-negara yang memang tenaga kerjanya sudah terdidik dan terlatih. Enggak ada masalah," ucapnya.

Sebelumnya, Permendag 36/2023 ini mendapat protes dari berbagai kalangan. Menurut dia, keluhan atas kebijakan soal pengaturan impor ini dikarenakan terdapat sejumlah aturan dari kementerian lain.

"Dulu kan keluhannya begini. Kementerian terkait yang memasukkan ke Permendag, padahal itu kebijakan fiskal. Misalnya nilai barang yang enggak seharusnya aturannya di Permendag tapi dimasukkan, ya jadi problem," ucap Zulhas.

Ia memastikan, bahwa aturan yang merevisi beberapa persoalan dalam Permendag ini tidak ada lagi penyitaan yang dilakukan oleh petugas Bea Cukai terhadap barang kiriman dan barang bawaan dari luar negeri. Namun, Zulhas mengingatkan agar masyarakat tetap bayar pajak bea masuk sebagai kewajiban.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kemarin orang belanja hanya dua atau tiga disita, (sekarang) enggak lagi. Prinsipnya kalau orang belanja ke luar negeri, beli baju lima biji boleh, tapi bayar pajaknya," katanya.

Aturan soal pengenaan pajak dan tarif bea masuk barang impor ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 203 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

Adapun skema pengenaan pajak impornya, penumpang bakal mendapatkan insentif sebesar US$500 untuk pengurangan total nominal dari barang impor yang dibawa. Setelah dikurangi US$500, selisih dari harga barang dikenai tarif bea masuk 10 persen. Apabila total harga dari barang yang dibawa tidak lebih dari US$500, maka penumpang dibebaskan membayar tarif bea masuk oleh Bea Cukai.

Sementara untuk barang pribadi awak sarana pengangkut akan mendapatkan pengurangan sebesar US$50.

Ia berharap dengan adanya revisi Permendag 7/2024 ini bisa menyelesaikan segala hal yang sempat menjadi persoalan, termasuk yang berkaitan dengan barang kiriman pekerja migran Indonesia atau PMI. "Di (barang kiriman) PMI kami hanya atur US$1500 nilainya, itu bebas. Lebih dari itu ya bayar. Lain-lain silakan diatur oleh PMK 203, kami enggak atur lagi," ucapnya.

Pilihan EditorMendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dirjen Bea Cukai Buka Suara Soal Impor Tekstil Ilegal

11 jam lalu

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, memaparkan peran penting lembaganya bagi perekonomian kepada media di tengah ramai kecaman masyarakat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Mei 2024. TEMPO/Ilona
Dirjen Bea Cukai Buka Suara Soal Impor Tekstil Ilegal

Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani menyatakan siap menerima masukan dari asosiasi pengusaha tekstil terkait adanya impor tekstil ilegal.


Didukung Jaksa Agung dan Kapolri, Zulhas Targetkan Satgas Impor Ilegal Terbentuk Pekan Ini

12 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Didukung Jaksa Agung dan Kapolri, Zulhas Targetkan Satgas Impor Ilegal Terbentuk Pekan Ini

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menargetkan satuan tugas (Satgas) pengawasan impor ilegal bisa terbentuk Jumat pekan ini.


Hippindo Dukung Pembentukan Satgas Pencegahan Impor Ilegal

14 jam lalu

Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) mengadakan bincang media tentang regulasi pembatasan impor yang justru berpotensi membuka pintu impor ilegal di sebuah restoran di Sarinah, Jl M.H. Thamrin Nomor 11, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2024. Dari kiri ke kanan: Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Ritel Merek Global Indonesia (APREGINDO), Suryamin Halim; Sekretaris Jenderal HIPPINDO, Haryanto Pratantara; Ketua Umum HIPPINDO, Budiharjo Iduansjah; Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja; dan Deputi 1 Perdagangan Dalam Negeri HIPPINDO, Hasan Aula. TEMPO/Han Revanda Putra
Hippindo Dukung Pembentukan Satgas Pencegahan Impor Ilegal

Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyatakan mendukung pembentukan Satgas Pencegahan Impor Ilegal.


Pakaian Impor Diduga Ilegal Diperjualbelikan di Tanah Abang

1 hari lalu

Seorang pedagang melayani pembeli di Pasar Blok A Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024) atau bertepatan dengan 22 Ramadhan 1445 Hijriah. ANTARA/Lia Wanadriani Santosa/am.
Pakaian Impor Diduga Ilegal Diperjualbelikan di Tanah Abang

Sejumlah gerai di pasar Tanah Abang menjual pakaian impor dengan harga miring. Diduga merupakan pakaian yang diimpor secara ilegal.


Mendag Zulhas Temui Jaksa Agung, Minta Dukungan Bentuk Satgas Impor Ilegal

1 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat ditemui usai mengikuti Rapat Kerja Komisi VI dan Kementerian Perdagangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Mendag Zulhas Temui Jaksa Agung, Minta Dukungan Bentuk Satgas Impor Ilegal

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung. Minta dukungan bentuk satuan tugas (satgas) pengawasan impor ilegal.


Nilai Impor RI dari Israel Mencapai Rp 44,63 Miliar, BPS: Tidak Berarti Jika Dibandingkan dengan Total Impor

1 hari lalu

Deretan kapal pengangkut peti kemas tengah melakukan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis, 25 April 2024. Namun, capaian kali ini menandai penurunan 4,19 persen dibanding Maret tahun sebelumnya (YoY).  TEMPO/Tony Hartawan
Nilai Impor RI dari Israel Mencapai Rp 44,63 Miliar, BPS: Tidak Berarti Jika Dibandingkan dengan Total Impor

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti membeberkan perkembangan nilai impor barang dari Israel hingga pertengahan tahun 2024 ini.


Faisal Basri Kritik BMAD 200 Persen untuk Produk Keramik Impor Cina: Penyelidikan KADI Tidak Memasukkan Faktor Covid

1 hari lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Faisal Basri Kritik BMAD 200 Persen untuk Produk Keramik Impor Cina: Penyelidikan KADI Tidak Memasukkan Faktor Covid

Ekonom senior Indef Faisal Basri mengkritik laporan penyelidikan KADI tentang Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) ubin keramik. Tak ada konteks Covid-19.


Terkini: Jokowi Beberkan Alasan Obral HGU IKN Hampir Dua Abad, Pembatasan BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan

1 hari lalu

Presiden Jokowi setelah melakukan peresmian dimulainya revitalisasi SD Negeri di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang dilaksanakan Astra melalui YPA-MDR, Rabu (1/11/2023) (ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan)
Terkini: Jokowi Beberkan Alasan Obral HGU IKN Hampir Dua Abad, Pembatasan BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan

Presiden Jokowi membeberkan alasan di balik keputusannya memberikan HGU 190 tahun bagi investor yang ingin menanamkan modal di IKN.


Cerita Pengusaha Terpukul karena Dumping Keramik Impor dari Cina: 60 Persen Kapasitas Produksi Tak Terserap

1 hari lalu

Ilustrasi pasar keramik. ANTARA
Cerita Pengusaha Terpukul karena Dumping Keramik Impor dari Cina: 60 Persen Kapasitas Produksi Tak Terserap

Asaki menyebut impor keramik tak perlu dilakukan karena produsen di Indonesia mampu penuhi permintaan akan keramik di dalam negeri.


Alasan PAN Dukung Mantan Dubes Turki Lalu Muhamad Iqbal Maju di Pilkada NTB

1 hari lalu

Ketum PAN Zulkifli Hasan didampingi Sekjen PAN Eddy Soeparno memberikan surat rekomendasi kepada Lalu Muhammad Iqbal-Indah Putri Damayanti untuk Pilkada NTB, di Jakarta, Senin 15 Juli 2024. ANTARA/HO-PAN
Alasan PAN Dukung Mantan Dubes Turki Lalu Muhamad Iqbal Maju di Pilkada NTB

Zulhas mengatakan PAN sudah menelusuri latar belakang Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Putri Damayanti.