TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Saleh Partaonan Daulay meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengkaji lagi wacana cost-sharing untuk pengobatan beberapa penyakit. Dia meminta BPJS membuat simulasi pembiayaan dengan sistem cost-sharing tersebut.

“Sebab kebijakan itu akan berimplikasi terhadap aspek pelayanan dan kepesertaan,” kata politikus Partai Amanat Nasional itu dalam keterangan pers, Minggu, 26 November 2017.

Saleh mengatakan dalam rapat dengar pendapat antara komisinya dan BPJS Kesehatan, isu defisit anggaran masih menjadi sorotan utama. Saleh menuturkan menurut BPJS pembiayaan untuk sejumlah penyakit menjadi penyebab utama membengkaknya defisit anggaran.

“Penyakit tersebut, yaitu jantung, ginjal, kanker, stroke, talasemia, leukimia, sirosis hepatitis, dan hermofilia,” kata dia.

Menurut Saleh, untuk pengobatan delapan penyakit itu BPJS Kesehatan menghabiskan hampir 20 persen dari total anggaran. Karena itu, kata dia, BPJS Kesehatan mengusulkan untuk pengobatan penyakit tersebut dilakukan kebijakan cost-sharing.

Baca: Cukai Rokok Jadi Solusi Defisit Dana BPJS

“Cost-sharing adalah berbagi biaya antara BPJS Kesehatan dengan pasien atau keluarganya. Artinya, BPJS mengusulkan agar tidak semua biaya dibebankan kepada mereka. Cost-sharing ini hanya berlaku bagi peserta mampu dan mandiri,” kata dia.

Namun, Saleh khawatir kebijakan itu membuat orang mampu pindah ke asuransi swasta. Dia juga khawatir bagi peserta yang membayar lebih akan meminta kualitas pelayanan yang lebih baik.

“Karena itu kami minta BPJS membuat simulasi pembiayaannya. Berapa yang bisa dihemat? Berapa persen bisa menutup defisit? Bagaimana BPJS meningkatkan pelayanan bagi yang membayar?” kata dia.

Saleh mengatakan komisinya tidak mau skema baru tersebut tidak memiliki dampak. BPJS kesehatan, kata dia, sangat dibutuhkan masyarakat kurang mampu. “Karena itu, harus dipastikan bahwa BPJS tetap bisa beroperasi sebagaimana harapan semua pihak,” katanya.