TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), baik pada bidang pendidikan maupun kesehatan. Pasalnya, hal itu merupakan fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan setara.
“Bagi negara-negara seperti Indonesia yang memiliki bonus demografi muda, seperti Nigeria, hal ini merupakan investasi yang sangat penting pada tahap awal,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu, 20 April 2024, seperti dikutip dari Antara. "Itu sebabnya Indonesia menempatkan sumber daya yang cukup besar baik di bidang pendidikan maupun kesehatan."
Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam sebuah panel bertajuk “Transforming Challenge into Action: Expanding Health Coverage for All” di Washington D.C., Amerika Serikat.
Sri Mulyani kemudian menjelaskan bahwa Indonesia juga telah memiliki Undang-undang yang mewajibkan penciptaan akses kesehatan meskipun dengan biaya yang tinggi, namun dengan tingkat pengembaliannya yang juga sangat tinggi. Dengan kebijakan itu pula, makin besar dukungan bagi keluarga miskin untuk bisa mendapatkan fasilitas kesehatan secara gratis.
Saat 95 persen penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, yakni sistem asuransi kesehatan yang merupakan pemain tunggal asuransi kesehatan terbesar di Indonesia. Namun, tantangan terbesar saat ini adalah pada sisi permintaan terkendala oleh jumlah pasokan.
Oleh sebab itu, Sri Mulyani menyampaikan pentingnya reformasi pada sisi penawaran, terutama dalam sektor kesehatan menjadi sangat penting. Indonesia sebagai negara yang besar, menghadapi ketimpangan dalam pelayanan kesehatan di seluruh wilayahnya dengan pemerintah daerah bertanggung jawab atas sektor kesehatan.
Caranya dengan memberikan dukungan yang baik, kapasitas teknis, kompetensi, sumber daya manusia, hingga tenaga medis. "Saat ini, Indonesia sedang meluncurkan reformasi kesehatan yang komprehensif, yang didukung oleh banyak Multilateral Development Banks (MDB),” ujar dia.
Menkeu menyebutkan, Indonesia pun telah mengesahkan Undang-undang reformasi yang sangat penting bagi sistem kesehatan Indonesia. Hal ini mencakup perombakan total dalam hal pendidikan dokter, pengelolaan rumah sakit pemerintah daerah, layanan kesehatan dasar, serta integrasi dengan sistem asuransi.
Dengan begitu, seluruh hal itu menjadi satu kesatuan reformasi penting, yang tidak hanya bersifat kuratif namun juga preventif. “Jadi, ini terintegrasi dari gaya hidup hingga deteksi dini penyakit, hingga seluruh layanan dari rumah sakit sungai primer sekunder,” kata Sri Mulyani.
Selain itu, juga dibutuhkan kepemimpinan yang baik dan visi kesehatan komprehensif yang merupakan kunci untuk mendapatkan kepercayaan dari sumber pendanaan, khususnya MDB ini. Dengan menggabungkan dengan pembiayaan dari berbagai lembaga keuangan internasional lainnya seperti World Bank, Islamic Development Bank, dan Asean Development Bank, diharapkan sistem pengadaan yang lebih sederhana dan cepat dapat tercapai.
Pilihan Editor: Sri Mulyani Temui Presiden ADB di AS, Bahas Transisi Energi dan Pensiun Dini PLTU Batu Bara
