TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mewajibkan penggunaan rupiah di wilayah Indonesia baik dalam transaksi tunai maupun nontunai mulai 1 Juni 2015. Pelaksana tugas Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Eko Yulianto, mengatakan Bank Indonesia berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengawasi kepatuhan masyarakat terhadap aturan penggunaan rupiah di Indonesia.
"Pelanggar kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi tunai dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur undang-undang tentang mata uang, yakni kurungan maksimal 1 tahun dan denda maksimal Rp 200 juta," katanya di kantor Bank Indonesia, Selasa, 9 Juni 2015.
Baca Juga:
Bagi pelanggar kewajiban penggunaan rupiah dalam transaksi nontunai, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis serta denda sebesar 1 persen dari nilai transaksi atau maksimal Rp 1 miliar. Tak hanya itu, pelanggar aturan transaksi nontunai juga dilarang ikut dalam lalu lintas pembayaran. Eko mengatakan sanksi berupa pembayaran denda dikenakan dalam mata uang rupiah dan dihitung dengan kurs tengah BI. Sanksi itu dilaksanakan lewat pendebetan rekening yang ada di BI.
Bank dan penyelenggara dana harus memberitahukan kewajiban penggunaan rupiah kepada setiap nasabah yang akan bertransaksi dengan valuta asing. Jika nasabah tetap bertransaksi dengan mata uang asing, bank harus meminta nasabah tersebut mengisi tujuan transaksi dalam formulir atau slip transaksi. Semua kewajiban ini tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP perihal Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Anggota staf ahli Dewan Gubernur Bank Indonesia, Lambok Siahaan, mengatakan penggunaan valuta asing terus mengalami kenaikan dan membuat mata uang rupiah tertekan. Penggunaan mata uang asing mencapai US$ 6-7 miliar setiap bulan. Sebanyak 70 persen penggunaan dolar untuk pembayaran transaksi barang dan 13 persen untuk transaksi jasa dalam negeri. Bank Indonesia, kata dia, telah berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang sering menggunakan valuta asing, termasuk hotel, restoran, dan PT Pelabuhan Indonesia.
ALI HIDAYAT
