Agus Marto: Subsidi BBM Sudah Mengkhawatirkan

Reporter

Editor

Senin, 6 Juni 2011 20:04 WIB

TEMPO/ Dasril Roszandi

TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardoyo mengatakan, subsidi BBM sudah mengkhawatirkan. Dia mengharapkan, semua pihak yang berkepentingan menyelesaikan tugasnya.

Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardoyo mengatakan, subsidi BBM sudah mengkhawatirkan. Dia mengharapkan, semua pihak yang berkepentingan menyelesaikan tugasnya.

"Kementerian Energi harus segera melaksanakan pengendalian konsumsi BBM dan PLN meningkatkan efisiensinya," kata Agus dalam pertemuan dengan pimpinan media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin 6 Juni 2011.

Wakil Menteri Keuangan Any Ratnawati menambahkan, Kementerian Keuangan akan berusaha menjaga subsidi pada level yang di APBN 2011, yakni Rp 40 triliun untuk subsidi listrik dan Rp 90 triliun untuk BBM. "Kami sudah mempersiapkan antisipasi, apakah akan dilakukan pengawasan atau pengaturan BBM."

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang S. Brodjonegoro menambahkan, hal ini bukan soal kekuatan anggaran. "Anggaran bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada," katanya.

Pemerintah bisa saja mengefisienkan anggaran atau menambah pembiayaan (utang). Tapi, kata Bambang, yang lebih penting adalah sustainability anggaran. Menurut Bambang, subsidi yang terlalu besar di anggaran jelas tidak normal. Apalagi, subsidi itu tergolong subsidi umum. "Postur anggaran kita jadi jelek," katanya.

Dengan mengurangi subsidi, pemerintah ingin mengirim pesan kepada dunia internasional bahwa Indonesia menginginkan anggaran yang sehat. "Setiap kali kami bertemu rating agency, mereka selalu bertanya mengapa subsidi umum begitu besar," ujar Bambang.

Menteri Keuangan melengkapi keterangan Bambang. "Sebetulnya kami sudah punya rencana. Subsidi umum akan diubah ke targeted," kata dia. Subsidi BBM dalam 5 tahun, subsidi listrik 4 tahun, dan subsidi pertanian 3 tahun. Tapi menurut dia rencana itu sulit direalisasikan.

Menteri Agus menunjuk pengalaman tahun lalu ketika DPR menolak keputusan pemerintah menaikkan tarif dasar listrik 15 persen. "DPR minta penghematan dilakukan, tapi tarif tak boleh dinaikkan,” papar Agus.

MTQ

Berita terkait

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

1 jam lalu

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

Kerap kali barang impor bisa terkena harga denda dari Bea Cukai yang sangat tinggi. Bagaimana respons Menteri Keuangan Sri Mulyani?

Baca Selengkapnya

Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai

22 jam lalu

Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tanggapi kasus penahanan hibah alat belajar SLB oleh Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

3 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

3 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

3 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

3 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

4 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri dalam Kabinet Menunggu Kesepakatan Jokowi dan Para Ketua Umum Partai

4 hari lalu

TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri dalam Kabinet Menunggu Kesepakatan Jokowi dan Para Ketua Umum Partai

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran , Drajad Wibowo, angkat bicara soal persiapan penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Zulhas: Barang Impor Bawaan Penumpang Akan Dibatasi Lewat Peraturan Menteri Keuangan

12 hari lalu

Zulhas: Barang Impor Bawaan Penumpang Akan Dibatasi Lewat Peraturan Menteri Keuangan

Zulhas mengatakan pembatasan barang impor bawaan penumpang nantinya akan diatur lewat Peraturan Menteri Keuangan.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Arus Balik Lebaran KAI Tawarkan Promo Tarif Spesial, Cek Titik Rawan Macet dan Kecelakaan Arus Balik Lebaran

14 hari lalu

Terpopuler: Arus Balik Lebaran KAI Tawarkan Promo Tarif Spesial, Cek Titik Rawan Macet dan Kecelakaan Arus Balik Lebaran

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memberikan promo tarif spesial selama masa arus balik Lebaran.

Baca Selengkapnya