TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai Rp 4,3 triliun atau 10,9 persen dari total pagu sebesar Rp 39,6 triliun per 1 April 2024.
“Hingga 1 April atau akhir Maret baru Rp 4,3 triliun dari Rp39,6 triliun. Ini artinya baru 11 persen atau 10,9 persen dari pagu,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat, 26 April 2024.
Dalam paparannya, total anggaran yang dialokasi untuk pembangunan IKN dari tahun 2022 sampai dengan 2024 tercatat sebesar Rp 72,1 triliun.
Untuk alokasi anggaran 2022 tercatat sebesar Rp5,5 triliun, kemudian alokasi tahun 2023 meningkat Rp 27 triliun, dan tahun 2024 alokasi yang dianggarkan untuk IKN sebesar Rp 39,6 triliun.
“Dari tahun 2022 hingga 2024 itu dialokasikan anggaran Rp 72,1 triliun. Kalau 2022 hanya Rp 5,5 triliun, 2023 Rp 27 triliun, tahun ini alokasi anggarannya mendekati Rp 40 triliun, atau Rp 39,6 triliun,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani merinci bahwa sebesar Rp 2,3 triliun atau 6,4 persen dari total pagu Rp 36,5 triliun telah dipakai untuk pembangunan IKN di klaster infrastruktur. Progres realisasi fisik sementara tercatat 13,5 persen .
Dalam klaster infrastruktur, APBN digunakan untuk pembangunan gedung di Kawasan Istana Negara, Kawasan Kemenko dan Kementerian lainnya, serta Gedung Otorita IKN (OIKN).
Selain itu, realisasi anggaran negara juga digelontorkan untuk pembangunan Tower Rusun Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pertahanan dan Keamanan (Hankam), Rumah Tapak Menteri serta proyek-proyek krusial lainnya, termasuk infrastruktur pengendalian banjir.
“Jadi Sepaku Semoi, embung dan pengendalian banjir itu menggunakan seluruh APBN kita,“ tutur Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Bendahara Negara itu juga merinci penggunaan anggaran untuk klaster non infrastruktur yang sebesar Rp 2 triliun atau 65,5 persen dari total pagu sebesar Rp 3,1 triliun.
Pembangunan klaster non infrastruktur IKN mencakup perencanaan, koordinasi, penyiapan pemindahan, promosi, dan sosialisasi IKN.
Kemudian laporan dan rekomendasi kebijakan pada kementerian/lembaga (K/L), kegiatan pemetaan, pemantauan evaluasi, hingga operasional OIKN.
“Untuk belanja non infra ada Rp 2 triliun mulai dari berbagai perencanaan, koordinasi, promosi, laporan dan rekomendasi kegiatan pemetaan, pemantauan, dukungan pengamanan dan operasi dari Otorita IKN sendiri. Dalam hal ini telah dibelanjakan Rp 2 triliun, atau 65 persen dari pagu yang sebesar Rp 3,1 triliun,” tutupnya.
Pilihan Editor: TKN Prabowo-Gibran Klaim Siap Kolaborasi untuk RAPBN 2025 Jika Diminta Jokowi
